Ini Solusi Kerusakan Pantura Jatim
PASURUAN - Kerusakan jalan di Pantai Utara (Pantura) Jawa Timur (Jatim) akibat banjir hanya bisa diatasi dengan percepatan realisasi proyek jalan tol Gempol-Pasuruan-Probolinggo.
Jalan tol ini juga bisa mengatasi persoalan banjir yang setiap tahun melanda tujuh daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara di pesisir utara Pasuruan. Dirjen Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie S Moerwanto mengungkapkan, selama kondisi jalur pantura terus terendam banjir, tidak ada jaminan bahwa jalan tersebut akan terpelihara dengan baik.
Karena itu konektivitas jalan tol menjadi kebutuhan mutlak untuk memperlancar arus lalu lintas. ”Kami akan mendorong percepatan pembangunan jalan tol Gempol-Pasuruan. Konektivitas jalan tol ini akan terus berlanjut hingga Probolinggo dan Banyuwangi. Selama jalan masih terendam banjir, pembangunan jalan tidak akan bagus,” ujar Arie seusai inspeksi mendadak (sidak) kerusakan jalan pantura di Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Arie mengatakan, sesuai laporan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, pembangunan jalan tol Gempol-Pasuruan seksi I (Rembang) menyisakan beberapa bidang lahan yang belum dibebaskan. Karena itu kendala ini harus segera diselesaikan agar pembangunan jalan tol bisa dilanjutkan secepatnya.
”Pemkab Pasuruan sudah berupaya memfasilitasi kendala pembebasan lahan, sehingga pembangunan jalan tol bisa segera dilanjutkan. Persoalan ini sudah kami inventarisasi untuk segera ditindaklanjuti,” tutur Arie. Karena lebih fokus pada upaya percepatan pembangunan jalan tol, Arie mengatakan perbaikan jalan pantura tetap dilakukan namun bersifat darurat.
Program tambal sulam kerusakan jalan ini sudah berjalan sejak dua pekan lalu dan akan terus dilakukan hingga ada perbaikan jalan secara permanen. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Amir Hamzah menyatakan bahwa program normalisasi akan dilakukan pada di sepanjang Sungai Kedunglarangan, Wrati dan Bangil Tak segera dimulai.
Pada sekitar bulan April proses lelang proyek tersebut akan dimulai dan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. Karena itu dia meminta Bupati Sidoarjo menyosialisasikan kepada masyarakatnya yang tinggal di bantaran sungai untuk bisa menyukseskan program normalisasi. Amir menyatakan tak ingin sepanjang jalur sungai tersebut terjadi penyempitan dan pelebaran badan sungai yang tidak seimbang.
”Kami sudah meminta kepada agar masyarakat yang berada di pinggir sungai untuk bersiap-siap. Kami tidak ingin sepanjang aliran sungai ada penyempitan yang dapat menghambat kelancaran air menuju laut,” kata Hamzah. Untuk jangka panjang, perbaikan sistem drainase seperti pembuatan tanggul, kolam retensi dan rumah pompa akan dilaksanakan di beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir.
Perbaikan sistem drainase ini sebagai upaya untuk pengendalian air pada kawasan yang berada atau lebih rendah di bawah permukaan air laut. ”Perbaikan sistem tata air dan drainase ini sudah dalam proses pembicaraan dan menunggu persetujuan dari Dirjen Sumber Daya Air, dalam waktu dekat,” kata Amir.
(Fakhri Rezy)
