Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Diseleksi Ketat, Tak Sekadar Ambisi Menteri

Dedy Afrianto , Jurnalis-Rabu, 03 Mei 2017 |15:58 WIB
Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Diseleksi Ketat, Tak Sekadar Ambisi Menteri
Presiden Jokowi di Pimpin Ratas (Foto Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan 225 proyek stategis nasional (PSN). Proyek ini ditargetkan dapat selesai pada tahun 2018 mendatang.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), PSN harus benar-benar diseleksi secara ketat sebelum disetujui. Jokowi pun menekankan bahwa PSN ini tidak hanya sebatas keinginan Kementerian atau Lembaga apabila nantinya benar-benar terdapat penambahan 55 PSN.

"Terkait penambahan PSN ini saya ingin mengingatkan beberapa hal. Pertama, saya minta PSN yang baru diusulkan bukan keinginan dari K/L. Tapi betul-betul diseleksi dengan ketat," tuturnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Menurut Jokowi, diharapkan setelah ini tak ada lagi usulan tambahan proyek strategis nasional. Pasalnya, target yang ditetapkan semakin singkat, yaitu tahun 2018.

"Menurut saya kalkulasiknya karena kita tinggal waktu pendek, maka yang baru tidak usah dimunculkan lagi," tuturnya.

Jokowi juga berharap agar PSN ini nantinya dapat memberikan efek multiplier bagi masyarakat. Utamanya untuk mengurangi kemiskinan pada berbagai daerah.

"Hal penting, PSN yang sudah berjalan, atau PSN baru memberikan dampak pada perekonomian yang berkualitas, ‎yang mampu mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan wilayah dan pendapatan harus bisa dihitung dampak dari PSN baru pada penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah perekonomian daerah," ungkapnya.

Jokowi juga meminta PSN baru juga harus mampu menopang dan mendukung sektor unggulan yang dilakukan daerah. PSN pun ‎juga harus terintegrasi dengan sektor yang sedang dikembangkan daerah.

"Dan hal ini selalu saya tekankan agar PSN bisa memberikan dampak signifikan dan nyata untuk perekonomian daerah," ungkapnya.

Terakhir Jokowi juga meminta agar pemerintah harus terus mendorong pihak swasta atau badan usaha untuk membiayai ‎proyek infrastuktur.

"Untuk itu saya minta skema pendanaan proyek infrastruktur non pemerintah diatur secara jelas sehingga mampu menarik investasi swsta pada proyek infrastuktur," tutupnya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan yang diterima Jokowi, dari 225 proyek dan satu program di 14 sektor infrastruktur yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, terdapat 20 proyek atau 9% telah selesai, dan memasuki tahap konstruksi 94 proyek atau 42%. 13 Proyek atau 5% berada pada tahapan transaksi, serta 83 proyek atau 37% dalam tahap perencanaan.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement