Beli 51% Saham Freeport, Duit Holding BUMN Tambang Masih Kurang
JAKARTA - Persoalan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia hingga kini belum juga terselesaikan. Hal ini karena belum ada kesepakatan harga antara Freeport dengan pemerintah.
Untuk membeli 51% saham Freeport, pemerintah berencana menugaskan holding BUMN tambang untuk membelinya. Namun sekalipun 4 BUMN seperti Antam, PTBA, Inalum, dan Timah bergabung ternyata untuk membeli saham Freeport akan sulit.
Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, jika dihitung secara keseluruhan dari cadangan dan ekspektasi setidaknya nilai saham Freeport sekira Rp200 triliun. Artinya, jika 51% saham divestasikan nilainya sekira Rp105 triliun.
"Nah ini kemampuan BUMN (holding BUMN tambang) itu hanya Rp50 triliun. Dia tidak bisa melakukan pinjaman lebih tinggi, karena peminjamnya juga enggak mau," tuturnya dalam acara Forum Pakar IMA, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (8/5/2017).
Cara memungkinkan, kata Yustinus, sebenarnya negara gotong royong untuk membeli 51% saham Freeport. Akan tetapi, ini akan sulit karena keuangan negara di beberapa tahun terakhir mengalami defisit.
"Kalau pakai dana TA (tax amnesty) misalnya, kita repat Rp145 triliun, kalau semua sepakat karena dana ini milik banyak orang, mungkin itu bisa digunakan. Tapi ini soal trust," ujarnya.
"Kalau pakai dana uang tebusan sekira Rp135 triliun cukup sebenarnya, tapi itu sudah habis untuk APBN 2016 karena kita defisit 3%. Itu Rp300 triliun. Kita punya beban seperti itu, itu jadi tidak reasonable," sambungnnya.
Lebih lanjut Yustinus mengatakan, jika mengundang investor asing masuk untuk membeli 51% saham Freeport, sama saja tidak ada bedanya. Artinya saham tetap dimiliki asing bukan negara sendiri.
"Kalau begitu kan cuma ganti pemain (Freeport ke investor asing). Ini seolah kita punya pikiran lebih baik ganti orang atau meneruskan investor yang sama," tandasnya.
(Rizkie Fauzian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
