Pemerintah Masih Utak-atik Cara Tutupi Defisit BPJS Kesehatan
JAKARTA - Pemerintah akan berupaya mengendalikan pembiayaan keuangan serius dalam upaya peningkatan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Upaya tersebut dilaksanakannya dengan serangkaian rapat koordinasi teknis (rakornis) melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk mengkaji berbagai opsi serta mencari jalan keluar atas persoalan pembiayaan keuangan BPJS Kesehatan.
"Atas arahan bapak Presiden pada rapat terbatas tentang pengendalian pembiayaan BPJS Kesehatan, meminta agar dilakukan perhitungan yang cermat dan akurat pembiayaan keuangan BPJS kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit," demikian yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani di kantornya.
Menurut Puan, pemerintah masih terus berupaya mencarikan berbagai pontensi dan peluang untuk menutupi pembiayaan keuangan BPJS kesehatan dengan cara bergotong royong. Diharapkan, dengan selasainya permasalahan tersebut tidak ada lagi keluhan masyarakat terhadap pelayanan BPJS kesehatan, tidak ada lagi keluhan obat habis dan keluhan-keluhan lainnya.
Ada beberapa opsi terkait dengan penyelesaian pembiayaan keuangan BPJS kesehatan seperti opsi mendorong pemerintah daerah agar menganggarkan 10% APBD untuk kesehatan serta opsi bauran yaitu penyesuaian iuran, subsidi biaya katastropik dari pemerintah pusat, serta cost sharing untuk penyakit yang berpotensi moral hazard.
"Opsi-opsi tersebut adalah opsi yang bersifat gotong royong yang semuanya ditanggung bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun penerima manfaat," ujar Menko PMK.
Rapat terbatas tersebut juga dihadiri Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan, dan Dirut BPJS Kesehatan.
(Martin Bagya Kertiyasa)
