Jokowi Sindir BUMN soal TKDN, Begini Pembelaan Bos Pertamina hingga PLN
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian cukup besar pada penggunaan komponen dalam negeri pada dunia usaha. Jokowi pun sempat menyinggung perusahaan BUMN besar dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang cukup rendah.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan bahwa pengunaan TKDN di Pertamina telah mencapai 70%. Pada sektor hulu, penggunaan komponen dalam negeri juga dipantau oleh SKK Migas.
"Kalau hulu kan kita banyak pakai servis ya, kayak rig pengeboran (instalasi peralatan untuk melakukan pengeboran) itu kan kita pakai hiring-nya PDSI (Pertamina Drilling Services Indonesia), terus work over services, untuk me-maintance sumur itu bisa bekerja dengan baik, kan pekerjaan work over itu terus menerus dilakukan," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Baca Juga:
Sindir BUMN Tidak Gunakan Komponen dalam Negeri, Jokowi: Tolong Digarisbawahi!
Catat! BUMN Dilarang Ambil Proyek di Bawah Rp100 Miliar
Sementara itu, 30% komponen lainnya masih menggunakan produk luar negeri. Komponen impor ini banyak digunakan oleh sektor hulu.
"Kita juga perlu kadang-kadang yang hiteck, kayak casing khusus masih ada impor juga, kan tidak semua juga kita buat dalam negeri, seperti misalnya casing, terus alat-alat pemboran, kalau kita dilaut lepas," ungkapnya.
Kepala SKK Migas Amin Sunarjadi mengatakan, TKDN pada sektor hulu migas memang menjadi salah satu yang hal yang dicontohkan dalam pembahasan terkait penggunaan komponen dalam negeri. SKK Migas pun akan terus melihat tingkat kegunaan komponen dalam negeri pada sektor hulu migas.
"Karena memang SKK salah satu tugasnya monitor TKDN. Walaupun SKK Migas ngatur balancing antara cost recovery dan TKDN jadi jangan sampai mentang-mentang TKDN harganya di tinggi-tinggikan, jangan sampe gitu kan. Jadi ada balancing karena SKK ditugaskan untuk menekan cost recovery agar seefisien mungkin," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan bahwa tingkat TKDN pada transmisi dan distribusi telah mencapai 80%. Hanya saja, pada sektor pembangkit hanya mencapai 30% hingga 40%.
"(Untuk pembangkit karena) teknologi, belum mampu. Kita cari yang polusi rendah," jelasnya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, implementasi TKDN pada sektor industri memang masih di bawah harapan. Dunia industri pun diharapkan dapat meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri.
"Ini memang bahwa TKDN kan dalam persyaratan administratif tapi implementasinya masih di bawah expektasi kapasitas industri nasional untuk beberapa seperti misalnya bikin boiler kemudian heat exchange dan lain utilisasi nya masih rendah termasuk industri yang maritim penunjang migas, seperti yang ada di Batam itu pipa tanpa sambungan, kemudian untuk membuat platform utilisasinya masih di bawah 40%," ujarnya.
Monitoring pun nantinya akan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah nantinya juga akan menerbitkan aturan khusus terkait penggunaan komponen dalam negeri ini.
"Ya tentu nanti ada tim monitoring penggunaan TKDN, kita mungkin mengharapkan ada semacam public expose terkait dengan local content dalam proyek-proyek yang terkait dengan kebijakan pemerintah," jelasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
