Sri Mulyani: Dengarkan Keluhan Masyarakat, Penerimaan Pajak Tanpa Intimidasi!
YOGYAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk menciptakan negara yang berkeadilan sosial maka masyarakat berhak mendapatkan hak menjadi manusia yang hidup sehat serta paripurna. Untuk menciptakan ini makan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu yang diperlukan.
"APBN adalah instrumennya, salah satunya, memang dia instrumen tapi bukan satu-satunya, ada instrumen moneter di bawah Bank Sentral, ada kebijakan investasi, perdagangan, energi yangs emuanya di sektor riil, ada swasta ada BUMN dan faktor luar negeri, dan semuanya bisa saling mempengaruhi untuk menentukan apakah kita melakukan instrumen pada saat apa, dan melakukan apa, fiskal itu APBN," ungkapnya di UGM, Yogyakarta, Kamis (24/8/2017).
Baca juga: Wih, DJP Usut Tuntas Penyelewengan Pajak Perusahaan Asing di RI
Menurutnya, kalau fiskal APBN menyederhanakan dalam 3 kelompok yakni penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Tapi banyak orang yang melihat sepotong-sepotong, padahal APBN itu adalah pendapatan negara, dari perpajakan seperti pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara mulai dari yang dikelola oleh bendahara umum negara mulai dari belanja pegawai pusat dan belanja daerah.
"Kalau belanja dengan pendapatan tidak sama, belanja lebih besar dari pendapatan maka akan punya defisit, di situlah pembiayaan, bahasan anda utang, utang itu sebagian dari pembiayaan. Kalau dari bahasanya yang canggih, APBN itu account, jadi kalau dilihat banyak yang sebut below the line itu adalah pembiayaan, kalau anda mau kelihatan keren bilang below the line," jelasnya.
