JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapan terhadap atas wacana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sri Mulyani menegaskan, apabila nantinya anggaran disetujui, maka diharapkan para anggota dewan mengalokasikannya secara efisien.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menekankan, bahwa Pemerintah sangat mengantisipasi inefisiensi anggaran.
"Kami dari pemerintah tentu kalau Kemenkeu yang paling utama, jangan sampai kita sudah anggarkan, dan kemudian secara politis tidak dilaksanakan dengan reaksi negatif dari masyarakat, itu jadi ada Rp2 triliun yang tidak terpakai. Ini kan kemudian menimbulkan inefisiensi dalam pembelanjaan kita," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Baca Juga: Sudah Masuk APBN Sejak 2015, Wacana Gedung Baru DPR Selalu Mendapat Penolakan Masyarakat
Belum lagi, lanjutnya, apabila anggaran tersebut justru dialokasikan untuk belanja lain yang sifatnya tidak prioritas. Potensi pengalihan anggaran itu masih dimungkinkan, lantaran masyarakat cenderung belum memberi izin kepada para wakilnya di DPR.
"Jadi dari sisi efisiensi penggunaan anggaran menurut saya itu penting," tukas dia.
Baca Juga: Anggaran Naik 2 Kali Lipat dalam RAPBN 2018, Begini Penjelasan Mensos
Sekadar informasi, DPR berencana untuk membangun gedung baru. Pasalnya, gedung DPR saat ini menampung 4.480 orang, sedangkan kapasitas maksimal hanya 800 orang.
Anggaran pembangunan gedung dimasukkan dalam RAPBN 2018. Sehingga, anggaran DPR tahun anggaran 2018 direncanakan naik menjadi Rp 5,7 triliun atau sebesar 34% dari anggaran DPR tahun anggaran 2017 yang sebesar Rp4,26 triliun.
(Dani Jumadil Akhir)