Mengobati 24 BUMN yang Rugi Rp5,8 Triliun, Bakal Disuntik Dana Segar Lagi?
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat pada semester I 2017 ada 24 BUMN yang mengalami kerugian dengan total Rp5,852 triliun. Adapun tertinggi yakni PT Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp3,77 triliun.
Deputi Bidang Restrukturisasi BUMN Aloysius K Ro mengatakan, ada beberapa langkah yang akan dilakukan agar perusahaan-perusahaan pelat merah ini tak semakin banyak yang merugi di semester berikutnya. Seperti akan melakukan restrukturisasi yang menjadi obat pada BUMN yang sakit.
"BUMN sakit itu dia yang masuk restrukturisasi. Satu-satunya restrukturisasi (obatnya)," ungkapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Baca Juga: Wih! Di Depan DPR, Sri Mulyani Blakblakan BUMN yang Tak Setor Dividen ke Negara
Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A Putro juga menjelaskan pihaknya telah menyiapkan obat yakni sinergi antar perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.
"Kita akan kasih obat untuk BUMN yang sakit. Banyak, tapi kuncinya sinergi, jangan biarkan BUMN saling bersaing sendiri," jelasnya.
Baca Juga: 24 BUMN Merugi Rp5,8 Triliun di Semester I, Ini Daftarnya!
Menurut Imam, penyebab masih ada BUMN yang sakit adalah karena adanya ketidaksepahaman dalam memanagemen menjalankan perusahaan. Sehingga sudah dilakukan pengawasan secara ketat dan BUMN punya waktu empat bulan untuk meningkatkan kinerja di semester II 2017 agar lebih baik.
"Ya banyak miss mangement, operasionalisasi nantinya inefisien, kekuatan sumber daya memang tidak cukup mampu untuk menopang. Monitoring, pengawasan, pembinaan memang sudah ketat, tinggal eksekusinya nanti," paparnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Minta BUMN Kerja Keras Kumpulkan Dividen Rp43 Triliun di 2018
Pihaknya pun hanya mempunyai waktu 4 bulan untuk menyiapkan obat yang mujarab dalam menyebuhkan BUMN yang rugi. "Kita masih ada waktu empat bulan untuk mengupayakan, komitmennya teman-teman kami, bu Menteri BUMN ke depankan BUMN itu lebih bisa memberikan kontribusi sebagaimana yang disampaikan komisi VI," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
