Waspada! Jangan Biarkan Bisnis Avtur Dikuasai Asing
PONTIANAK - Pemerintah diminta mewaspadai upaya perusahaan asing dan swasta yang akan merebut bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis avtur di Indonesia.
"Jika mereka incar bisnis avtur hanya di daerah 'basah' dan menutup mata untuk bandara kecil seperti di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain, maka jelas pemerintah harus tegas menolak kehadiran mereka," kata Pengamat Energi, Ugan Gandar dalam keterangan tertulisnya.
Dia menjelaskan, jika pemerintah membuka dan memberi kesempatan pada pihak asing atau swasta berbisnis avtur di negeri ini hanya pada bandara-bandara "basah" saja, maka pemerintah pun harusnya tidak melarang BUMN Pertamina ketika menghentikan bisnis dan penyaluran avtur di bandara-bandara kecil di seluruh negeri ini.
Dia melanjutkan, penyediaan dan penyaluran avtur di negeri ini oleh BUMN, harusnya dipahami sebagai kedaulatan bangsa atas Migas dan bukannya sebagai bisnis semata.
Jika dinilai bahwa harga jual avtur oleh BUMN Indonesia lebih mahal dari harga jual di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, ini harusnya dipahami bahwa ada faktor-faktor penyebab yang berbeda antara Indonesia dengan negara negara tersebut. "Misalnya luas wilayah yang ada yang berpengaruh terhadap ongkos angkut," katanya.
"Adanya beban PPn yang masuk dalam harga jual dan faktor-faktor lainnya yang membuat harga avtur BUMN lebih tinggi dari harga di negara tersebut," tambah dia.
Dia menambahkan, Kementerian Perhubungan harus tegas bersikap dengan menunjukkan keberpihakan dan dukungan penuh terhadap perusahaan milik negara, misalnya dengan mensyaratkan jika pihak asing atau swasta ingin berbisnis avtur di Indonesia maka mereka, misalnya juga diharuskan membangun kilang untuk mengolah avtur di Indonesia dan membeli minyak mentahnya dari Indonesia pula.
