Kemenkeu: Kita Tidak Ingin E-commerce Matikan yang Konvensional
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mendesain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait e-commerce. Menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, hal itu memang diperlukan. Selain untuk meningkatkan penerimaan pajak, juga untuk menjaga iklim berusaha.
Kepala BKF Suahasil Nazara menyatakan bahwa antara usaha konvensional dan usaha berbasis online harus sama-sama taat membayar pajak. Namun, saat ini aturan soal pajak perdagangan online (e-commerce) belum ada landasannya.
"Itu sebenarnya lebih ke bukan pengertian pajak baru, tapi bagaimana memastikan agar usaha yang sifatnya e-commerce dengan yang konvensional itu pajaknya sama," jelasnya di Kantor Kemenkeu Jakarta, Jumat (6/10/2017).
Baca Juga: Waspada! Saham-Saham E-Commerce China Sudah Mulai Bubble, Mulai Alibaba hingga JD
Tak bisa dipungkiri bahwa pemerintah tengah menggenjot penerimaan negara yang bersumber dari pajak, salah satunya lewat aturan pajak e-commerce yang tengah dalam proses pendesainan. Namun kata dia yang utama adalah bagaimana menciptakan persaingan usaha yang sehat.
"Kalau di sana bayar PPN (pajak pertambahan nilai), di sini juga bayar PPN. Lebih ke level playing field. Kita tidak ingin e-commerce itu muncul dan matikan yang konvensional. Tata caranya mesti dirumuskan," ujarnya.
Baca Juga: BI Bekukan Layanan Top Up E-Money E-Commerce, Menkominfo: Harus Memiliki Izin dan Dipatuhi
Prospek industri e-commerce pun tampaknya semakin menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jika industri ini tumbuh besar, pemerintah merasa perlu untuk mengaturnya khususnya dari sisi perpajakan.
"Saya rasa online dengan semakin lama semakin besar, tentu perlu diatur. Teman-teman yang berjualan secara online, punya e-commerce, harus juga mengatakan bahwa kami taat pajak," tandasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
