JAKARTA - Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam hidup manusia. Rumah bukan hanya sekadar tempat berlindung, tapi juga menjadi tempat pembinaan keluarga.
Memiliki hunian yang layak menjadi harapan setiap warga negara agar bisa menjalani hidup dengan sehat, aman, dan nyaman. Sejak 2014, pemerintah memberikan perhatian khusus di bidang perumahan.
Pada 29 April 2015, Presiden Joko Widodo mencanangkan Program Satu Juta Rumah ditandai dengan dilakukannya groundbreaking pembangunan dua tower rumah susun sewa (rusunawa) untuk para pekerja di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Selain di Jawa Tengah, groundbreaking perumahan juga dilakukan para kepala daerah bersama perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di delapan provinsi lain, seperti di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.
“Program Satu Juta Rumah merupakan upaya pemerintah menyelesaikan masalah kekurangan kebutuhan rumah atau backlog perumahan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menggandeng seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan, seperti pemerintah daerah (pemda), pengembang, perbankan, perusahaan swasta, dan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap program penyediaan perumahan bagi masyarakat,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam keterangan tertulis.
Jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 berdasarkan kepemilikan, terdapat 13,5 juta unit belum memiliki rumah, sedangkan dilihat dari penghunian terdapat backlog sebesar 7,6 juta unit. Sementara itu terdapat 3,4 juta rumah dinyatakan tidak layak huni. Kebutuhan rumah setiap tahunnya terus mengalami kenaikan hingga mencapai 800.000 unit.
Ketua DPD REI Banten Roni Hardiriyanto mengungkapkan, pihaknya memberikan dukungan penuh dalam penyediaan hunian murah bagi MBR.
"Ini penting agar masyarakat bisa memiliki hunian yang layak,’’ tegasnya.
Dia mengungkapkan, bantuan uang muka sebesar Rp4 juta, suku bunga 5% dan down payment 5% harus terus ada mengingat program tersebut bisa diakses oleh masyarakat bawah.
Dia mengatakan, di kawasan Cilegon, Serang, Pandeglang dan Rangkasbitung, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kini bisa mengakses hunian landed dengan harga murah dan cicilan yang ringan.
"Untuk Tangerang kebanyakan bentuknya hunian vertikal,’’ paparnya.