Gerbang Pembayaran Nasional Menanti 20 Tahun, BI: Biaya Transfer Lebih Murah
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) hari ini secara resmi meluncurkan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway (NPG) yang berlaku pada seluruh bank komersil di Tanah Air. Hal ini untuk menyatukan berbagai sistem pembayaran milik berbagai bank berbeda.
Setelah mengalami proses kajian selama 20 tahun, GPN akhirnya hadir sebagai wujud interkoneksi atau saling terhubung antar switching dan interoperabilitas.
Untuk mencapai sasaran tersebut Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.
Baca Juga: Ada Gerbang Pembayaran Nasional, Sri Mulyani: Langkah Maju Ekonomi Indonesia
Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan ada tiga sasaran utama GPN diantaranya yakni menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas, dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otorisasi, kliring dan stelmen secara domestik.
Dengan adanya GPN diharapkan bisa mempermudah masyarakat jika ingin bertransaksi menggunakan kanal pembayaran apapun. Pasalnua selama ini terjadi fragmentasi dalam sistem pembayaran. Hal ini dikarenakan keinginan setiap bank mengembangkan sistem pembayaran yang ekslusif yakni hanya bisa diproses menggunakan mesin EDC maupun mesin ATM miliknya sendiri. Sekalipun menggunakan mesin milik bank berbeda maka biasanya masih dikenakan sejumlah biaya.
"Implementasi GPN diharapkan dapat mengurangi kompleksitas koneksi dari yang sebelumnya bersifat bilateral antar pihak menjadi tersentralisasi di GPN. Selain itu, melalui GPN masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun (any bank, any instrument, any channel)," ucapnya dalam acara peluncuran GPN di Gedung BI, Jakarta, Senin (4/12/2017).
Baca Juga: Indonesia Punya Gerbang Pembayaran Nasional, Ini Sederet Keuntungannya!
Selain itu, GPN diharapkan mendorong terjadinya sharing infrastruktur sehingga utilisasi terminal ATM dan EDC dapat meningkat, sehingga biaya investasi infrastruktur dapat dialihkan kembali untuk kegiatan pembiayaan pinjaman yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Dipelosok itu masih sangat perlu infrastruktur untuk transaksi. Dengan GPN diharapkan daerah-daerah terkecil yang perlu akses bisa mendapatkan kemudahan," ungkapnya.
Lanjut Agus, kedua yakni meningkatkan perlindungan konsumen antara lain melalui pengamanan data transaksi nasabah. Pasalnya saat ini perbankan di Indonesia masih menggunakan sistem pembayaran milik asing seperti Visa, MasterCard, JCB, hingga UnionPay.
"Karena seluruhnya pemrosesan di dalam negeri, maka biaya-biaya yang sebelumnya dibebankan bisa dihemat karena Indonesia memiliki GPN sendiri. Nantinya Payment Gateway asing yang sudah ada akan berjalan beriringan dengan GPN.
Baca Juga: Wacana Aceh Bakal Tutup Bank Konvensional, Ini Kata Bos OJK
Ketiga meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, efisiensi intermediasi dan resiliensi sistem keuangan.
"GPN juga dihadirkan sebagai backbone guna memberikan dukungan penuh bagi program pemerintah termasuk penyaluran bantuan sosial non tunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik," kata Agus.
Baca Juga: Seluruh Bank Konvensional di Aceh Akan Tutup, Beralih ke Sistem Syariah
Dalam keesempatan yang berbeda, Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko menjelaskan GPN bisa menekan biaya administrasi bulanan di bank, biaya transfer hingga biaya cek saldo. Ini karena seluruh sistem pembayaran sudah terkoneksi dan menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara bisa lebih mudah.
"Pasti biaya transfer antar bank akan lebih murah, biaya cek saldo hingga biaya bulanan itu bisa lebih rendah," ujarnya.
(Dani Jumadil Akhir)
