BPS: KPK Rusia Pernah Minta Data E-Commerce, tapi Tidak Kita Kasih

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Jum'at 15 Desember 2017 18:41 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 12 15 320 1831005 bps-kpk-rusia-pernah-minta-data-e-commerce-tapi-tidak-kita-kasih-fgkTYO1AdQ.jpg Kepala BPS Kecuk Suhariyanto. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah telah memberikan amanat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk merekam semua dtaa transaksi bisnis online (e-commmerce) yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai dukungan sekaligus pengawasan terhadap bisnis digital tersebut.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan data e-commerce sesuai dengan UU nomor 16/1997 tentang Statistik sehingga kemanan data yang disampaikan oleh responden terjamin aman kerahasiannya. Karena data yang dipublikasikan akan berupa data agregat.

"Data-data yang nanti diserahkan ke kami akan dijamin kerahasiannya. Selain itu, kami juga tidak akan mengeluarkan data individu dari konsumen data," ungkap Kecuk di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/10/2017).

Baca Juga: Menko Darmin Pantau Barang Impor yang Dijual E-Commerce

Menurutnya, untuk pengumpulan data ini maka pihaknya bekerja sama dengan asosiasi pelaku e-commerce Indonesia seperti idEA (Indonesian E-Commerce Association).

"Untuk data yang akurat kami perlu menggali berbagai informasi untuk gali konsumer behavior, ini metode dan konsep dan ketika survei kita libatkan semua stake holder. BPS tidak bisa kerja sendiri oleh karena itu kita perlu kerjasama erat pelaku e-commerce untuk implementasikan Perpres road map e-commerce," jelasnya.

Baca Juga: Siap-Siap, Data Pelaku dan Transaksi E-Commerce Bakal Direkam Pemerintah

"Jadi keterlibatan pelaku e-commerce mutlak diperlukan, kala tidak itu akan menimbulkan kebingungan dan kita semua rugi," imbuh dia.

Kecuk menekankan sesuai pasal 21, maka BPS wajib menjamin kerahasiaan dari responden dan BPS tidak boleh merilis data individu, bahkan tidak boleh memberikan kepada menteri, kecuali data umum.

"Kita pernah diminta tapi kita tolak, KPK Rusia kirim surat resmi minta data individu karena ada kasus antara pengusaha Rusia dan Indonesia, ada datanya tapi tidak kita kasih," jelas dia.

"Melalui forum ini saya yakinkan data-data yang nanti diserahkan akan kita jamin rahasianya. BPS tidak pernah mengeluarkan data individu tapi data makro, ke mana arah perekonomian baik offline dan online," tambah dia.

Siap-Siap, Data Pelaku dan Transaksi E-CommerceBakal Direkam Pemerintah

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini