nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Semua Syarat Terpenuhi, Ditjen Pajak Siap Ikut AEoI demi Kejar Target 2018

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Jum'at 05 Januari 2018 15:18 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 01 05 20 1840611 semua-syarat-terpenuhi-ditjen-pajak-siap-ikut-aeoi-demi-kejar-target-2018-1rAoL5UNLe.jpg Foto: Lidya Julita Sembiring/Okezone

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengungkapkan Indonesia telah memenuhi semua syarat untuk bisa ikut dalam keterbukaan data nasabah guna kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) di 2018. Artinya akhir tahun ini, Indonesia siap untuk mengumpulkan pajak dari WNI yang berada di luar negeri.

Robert menjelaskan dari 4 syarat yang harus dipenuhi agar Indonesia bisa bergabung sudah dipenuhi dari tahun lalu. Dengan demikian saat ini hanya menunggu keputusan panitia AEoI.

 Baca Juga: Jurus DJP Pungut Pajak Rp1.424 Triliun agar Tak Disemprot Ngawur Sri Mulyani

"Untuk pertukaran data khususnya AEoI kan itu memang ada panitianya di sana. Kalau nggak salah ada 4 persyaratan dari mulai regulasi di internal, kesiapan IT, kemampuan kita menjaga rahasia, semuanya lulus," ungkap Robert di DJP Pusat, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Syarat pertama adalah mengenai regulasi internal yakni aturan yang dibuat untuk menjaga kerahasiaan nasabah. Sudah ada dengan Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 dan itu sudah memenuhi legislasi yang disyaratkan.

Baca Juga: Penerimaan Pajak 2017 Hanya Terkumpul 89,7% Setara Rp1.151 Triliun

Kemudian Indonesia harus aktivasi perjanjian internasional juga sudah dilakukan. Ketiga untuk IT sistem juga sudah ada tim dari luar yang menilai sistem di DJP dan terakhir adalah bagaimana tata kelola keamanan data (safeguard) Indonesia.

"Sudah lulus semua, dan kita telah memenuhi syarat dalam participant AEOI. Ada assesment dari luar," jelasnya.

Baca Juga: Manufaktur Penyumbang Terbesar Pajak dan Cukai

Namun, untuk potensi penerimaan DJP di 2018 dengan adanya AEoI, Robert mengatakan belum menghitung secara rinci karena semua data WP yang akan si tarik kewajibannya ada di luar negeri belum semua masuk.

"Di 2018 reform yang kami lakukan, adanya akses kepada data sektor keuangan baik domestik dan luar negeri  seyogyanya menambah kemampuan kami untuk mendeteksi ketidakpatuhan. Kami belum bisa prediksi berapa, tapi kemampuan DJP untuk deteksi ketidakpatuhan harusnya meningkat dengan informasi yang bertambah dari akses data sektor keuangan domestik dan luar negeri," tukasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini