Jokowi Ingin Percepat Konflik ZEE dengan Vietnam
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan ingin mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyễn Xuân Phúc, di sela KTT ASEAN-India yang dihelat di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India, pada Jumat (26/1/2018).
Sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dalam pertemuan itu, Presiden mengangkat pembahasan seputar dua hal utama yang dirasa perlu dijadikan perhatian kedua negara.
"Pertama, saya ingin kembali menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi zona ekonomi eksklusif (ZEE)," ucapnya.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas di kawasan perairan kedua negara seperti mencegah terjadinya insiden atau ketegangan di perairan.
Baca Juga: Jokowi Sebut ASEAN-India Bisa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Selain itu, perundingan mengenai ZEE juga dapat diiringi dengan kerja sama di bidang penanganan terorisme dan maritim yang lebih luas.
"Dalam hal ini saya menyambut baik dicapainya kesepakatan awal bersama terkait area delimitasi ZEE bulan November lalu. Saya meminta agar tim perunding kedua negara dapat segera mencapai pemahaman bersama mengenai delimitasi potensial batas ZEE," sambungnya.
Sementara itu, fokus kedua yang coba diangkat oleh Presiden ialah mengenai kebijakan di sektor otomotif yang diberlakukan Vietnam. Kebijakan itu mengatur standar dan persyaratan kendaraan yang diimpor ke negara tersebut.
Kepala Negara menyampaikan bahwa untuk dapat memenuhi kebijakan yang berlaku mulai Januari 2018 itu dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar.
Presiden menyatakan kekhawatirannya apabila kebijakan itu berimplikasi pada terganggunya kerja sama perdagangan kedua negara yang meningkat selama tiga tahun terakhir.
Baca Juga: Potensi Kerjasama Perdagangan Indonesia-India Tembus Rp28,35 Triliun
"Saya melihat kebijakan tersebut dapat berimplikasi negatif bagi ekspor Indonesia ke pasar Vietnam, khususnya untuk produk kendaraan utuh ('completely build-up') dan kendaraan terurai ('completely knock-down')," ucapnya.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada Perdana Menteri Vietnam untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam mempelajari lebih rinci aturan dan kebijakan tersebut.
"Saya mengharapkan pemerintah Vietnam dapat memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari kebijakan ini, mempertimbangkan perbedaan standar dan peraturan antarnegara, serta memberikan masa transisi bagi negara pengekspor," ujarnya.
