JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2019 serta kapasitas fiskal (Resources Envelopes) tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta.
Dia mengingatkan, agar para menteri di Kabinet Kerja untuk cermat dalam melaksanakan APBN 2018 serta rancangan APBN 2019 guna mengantisipasi perubahan ekonomi dunia. Sebab perubahan ekonomi dunia berjalan cukup dinamis mulai dari suku bunga, komoditas, arus modal masuk keluar, serta nilai tukar Rupiah.
"Semua dapat mempengaruhi ekonomi kita. Mempengaruhi daya saing kita. Sebab itu betul-betul harus diantisipasi," kata Jokowi dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/3/2018).
Baca Juga: Resmikan Pabrik Bioteknologi, Jokowi: Jangan Sampai Kita Impor, Impor, Impor!
Kepala Negara mengatakan, bahwa negara tujuan ekspor dari Indonesia rata-rata masih menerapkan kebijakan yang protektif. Sehingga, Indonesia harus mencari jalan lain untuk memperkuat daya saing dengan negara lain.
"Kita harus mencari pasar alternatif, non-tradisional sehingga pasar kita meluas," ucap dia.
Jokowi juga meminta penyaluran dana bantuan program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta penerima manfaat rampung pada bulan ini. Dengan begitu, semua penerima manfaat bisa segera mendapatkan bantuan.
Baca Juga: Guyonan dan Wejangan ala Jokowi soal Ekspor hingga Pertumbuhan Ekonomi
"Saya minta yang bulan depan, Rupiah diberikan peserta PKH agar bisa paling tidak dilipat dua kali. Itungan bapenas berapa? 16% total pengeluaran rumah tangga. Tadi yang saya minta 20%. 20% tolong dihitung sekali lagi agar betul-betul yang berkaitan dengan keluarga pra sejahtera ini bisa kita tangani secepat-cepatnya," tukasnya.
(Rani Hardjanti)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.