nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mentan Curhat Black Campaign CPO oleh Uni Eropa ke PBB

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Senin 09 April 2018 12:51 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 09 320 1884052 mentan-curhat-black-campaign-cpo-oleh-uni-eropa-ke-pbb-8yFwHSjd6B.jpg Ilustrasi CPO. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Hari ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan pelopor khusus Dewan HAM PBB untuk hak atas pangan di kantornya. Dalam pertemuan ini ada sebanyak empat orang perwakilan PBB yang hadir dan diterima oleh Amran.

Selain membahas mengenai produktivitas pangan di Indonesia, Mentan Amran juga menceritakan masalah kampanye hitam (black campaign) minyak sawit (crude palm oil) Indonesia oleh negara-negara Eropa.

"Nah kemudian ada masalah palm oil. Kami sampaikan crude palm oil, kami minta tolong ada negatif campaign, black campaign di negara Eropa. Saya katakan kita punya standar sendiri dan kami tidak ingin didikte negara lain. Kami punya standar sendiri," cerita Amran di Kementan, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Baca Juga: Malaysia Ancam Batalkan Beli Jet Tempur Imbas Uni Eropa Ganggu Minyak Sawit

Mentan menjelaskan kepada PBB, untuk tidak hanya melihat CPO Indonesia dari sisi kerusakan hutan saja tetapi juga dari sisi kesejahteraan petani. Karena, jika kampanye hitam tetap berlanjut maka harga CPO akan turun sehingga banyak pekerja yang kehilangan pendapatan.

"Saya katakan kalau harga CPO turun karena black campaign, petani kurang lebih community, penjual, pedagang yang hidup di sana kurang lebih 30 juta orang. Nah 30 juta orang ini kalau harga turun mereka mencari pendapatan di lain tempat," jelasnya.

Dia menjelaskan, nantinya para pekerja ini akan membuka lahan baru karena lahan lama telah dirusak dan hal inilah yang dapat merusak lingkungan.

"Kalau harga turun, communitynya mencari pendapatan lain membabat hutan tanam lain-lain dan macam-macam. Babat hutan merusak lingkungan karena pendapatan CPO tidak menjanjikan dan dia (PBB) tanya bagaimana keterlibatan masyarakat dan saya bilang 51% masyarakat Indonesia, petani terlibat. Selebihnya adalah perusahaan," tukasnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini