nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Lahan Sawah Berkurang hingga 200.000 Ha Tiap Tahun

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 09 April 2018 16:57 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 09 320 1884213 lahan-sawah-berkurang-hingga-200-000-ha-tiap-tahun-dayjAHRmR3.jpg Ilustrasi: Lahan Sawah Berkurang (Foto Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan sebanyak 150.000 hingga 200.000 hektare (ha) lahan sawah setiap tahun berubah menjadi perumahan hingga industri.

Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaaan Tanah Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang menjelaskan, berdasarkan data 2013 terdapat 7.750 juta ha sawah. Angka ini lebih rendah dari tahun 2000 sebanyak 8.157 ha, kemudian berkurang di 2009 menjadi 8.106 juta ha.

"Di lapangan lahan tiap hari terus berkurang, ada usaha pemerintah cetak sawah, tapi itu tidak mengejar konversi yang terjadi," ujar dia dalam koferensi pers di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (9/4/2018).

 Baca Juga: Mentan ke PBB: Tolong, Hasil Pertanian Indonesia Tak Hanya Beras

Oleh sebab itu, pihaknya saat ini fokus untuk mendata kawasan mana saja yang beralih fungsi dari kawasan sawah menjadi kawasan industri, perumahan, juga pembangunan infrastruktur. Hal ini dimulai pada 8 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY Yogyakarta, Banten, Bali, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Sebab, ketersediaan lahan sawah berpengaruh pada ketahanan pangan.

Dirinya menjelaskan, untuk menangani permasalahan ketahanan Kementerian ATR/BPN berperan dalam lindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini dilakukan melalui penetapan pengaturan tata yang terutama pengendalian alih fungsi Lahan Sawah Berkelanjutan.

Pemerintah akan membuat Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan sawah di Tanah Air. Dalam aturan ini nantinya, pemerintah akan membatasi alih fungsi lahan.

"Alih fungsi diperlukan? Tentu perlu. Itu bila terjadi bencana alam, kedua bila ada kebutuhan infrastruktur publik, itu dimungkinakan. Kita akan lakukan pengendalian, bukan enggak boleh berubah, tapi ada aturan-aturannya," ujar dia.

 Baca Juga: Pasokan Beras Menyusut, Lahan Pertanian pun Berubah Jadi Hunian

Adapun LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan guna menghasilkan pangan pokok kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Pasal 19 dapat diartikan LP2B merupakan bagian dari penetapan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Rencana Tata Ruang ini menjadi dasar penetapan lahan prioritas untuk membuka sawah-sawah baru dan sentra komoditas pertanian baru, yang merupakan kewenangan dari kementerian lembaga terkait.

Lahan Sawah Berkelanjutan yang merupakan bagian utama dari LP2B, menurut UU Nomor 41 tahun 2009 merupakan lahan pertanian basah yang digenangi air secara periodik atau terus menerus, ditanami padi dan tanaman.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini