nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dana Kompensasi Pekerja Asing Bisa Dipakai untuk Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja RI

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Sabtu 28 April 2018 14:14 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 28 320 1892385 dana-kompensasi-pekerja-asing-bisa-dipakai-untuk-peningkatan-kualitas-tenaga-kerja-ri-1DsWz26OiT.jpeg Polemik Sindo TrijayaFM (Foto: Yohana/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk bisa mengelola dengan tepat dana kompensasi dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) kepada negara.

Pasalnya, dana yang masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tersebut, tidak dipusatkan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja domestik.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, dana kompensasi diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun tiap tahunnya. Namun, pengelolaan dana ini dinilainya belum mampu meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal.

Melihat Kerasnya Hidup Buruh Pembuat Kapal di Cilacap

"Jangan-jangan dalam satu bab PNBP buat macam-macam, bukan spesifik hanya upgrade skill," ujar Bhima dalam diskusi MNC Trijaya mengenai May Day, TKA, dan Investasi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (28/4/2018).

Tidak fokusnya pengelolaan dana untuk peningkatan tenaga kerja ini, kata dia, terlihat dari Badan Latihan Kerja (BLK) yang tak memiliki fasilitas yang baik.

"Ini harusnya buat BLK supaya semakin baik, instrukturnya jadi ada, banyak BLK yang ga ada instrukturnya. Uangnya itu dari situ, itu baru namanya ada transfer of knowlegde and transfer of skill," jelasnya.

Baca Juga: Sederet Fakta Pekerja Asing di Indonesia, Nomor 1 Paling Jadi Sorotan

Pasalnya, tenaga kerja domestik dengan 60% tingkat keahlian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah, dinilai takkan mampu menyaingi keahlian TKA yang masuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, penting untuk mendorong peningkatan keahlian tenaga kerja dalam negeri.

"Kalau TKA ga diawasi benar, dana kompensasi ga dipakai upgrading skill, saya kira 2030 bukan bonus demografi, tapi bencana demografi," tukasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus mengakui, pengelolaan PNBP dari suatu sektor seringkali tak digunakan untuk kepentingan sektor tersebut. Oleh sebab itu, penting untuk penggunaan dana kompensasi TKA bisa tingkatkan keahlian tenaga kerja Indonesia.

Melihat Kerasnya Hidup Buruh Pembuat Kapal di Cilacap

"Sehingga bisa ada ahli teknologi, ada transfer teknologi dari TKA ke tenaga kerja kita. Kita berharap dana kompensasi, tidak dipakai di luar keperluan tenaga kerja," kata dia dalam kesempatan yang sama.

Namun, untuk bisa mengoptimalkan dana tersebut, perlu harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebab, dana kompensasi diatur oleh keduanya.

Terlebih dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diundangkan pada akhir Maret 2018 dan berlaku Juni 2018, juga mengatur tentang keharusan membayar dana kompensasi.

Baca Juga: Daftar 10 Wilayah dengan Pekerja Asing Terbanyak, Ada Jakarta dan Banten

"Kami mendesak dana kompensasi itu perlu kejelasan aturan turunan dari Perpres itu," imbuhnya.

Kejelasan terkait pembagian kewenangan di pemerintah pusat dan daerah ini, menurutnya perlu diperkuat lewat Peraturan Menteri (Permen) yakni antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ketenagakerjaan. 

"Ini bisa lewat, apakah ada keputusan bersama antara Kemendagri dan Kemenaker. Itu diserahkan keputusan semuanya ke pemerintah. Yang pasti perlu ada kejelasan pengelolaan dan penggunaan dana kompensasi tenaga kerja," ujarnya. 

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini