nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

GPN Salah Satu Penyebab AS Evaluasi Produk Ekspor RI, Ini Kata Menko Darmin

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Sabtu 14 Juli 2018 11:09 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 07 14 320 1922221 gpn-salah-satu-penyebab-as-evaluasi-produk-ekspor-ri-ini-kata-menko-darmin-B4gbns0FGn.jpg Logo Gerbang Pembayaran Nasional (Foto:Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, ada beberapa penyebab Amerika Serikat (AS) melakukan evaluasi perdagangan dengan Indonesia. Salah satunya gerbang pembayaran nasional (GPN) atau National Payment Gateway (NPG).

Seperti diketahui, AS tengah mengkaji untuk menarik tarif khusus atau atau generalized system of preferences (GSP) yang diberikan kepada produk ekspor Indonesia, sehingga berdampak pada naiknya bea masuk produk Indonesia ke Negeri Paman Sam. Untuk diketahui, akan ada 124 produk yang akan dievaluasi oleh AS.

Hal tersebut pun dibahas dalam rapat tertutup dengan sejumlah menteri dan stake holder terkait. Diantaranya Gubernur Bank Indonesia Perrry Warjiyo, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Darmin menjelaskan, AS memiliki beberapa permintaan kepada Indonesia, pasalnya merasa hubungan perdaganganya dihambat.

"Dia punya daftar permintaan, 'ini kita (AS) kok dihambat di Indonesia?'. Ada mengenai asuransi, national payment gateaway, ada mengenai data processing center, intellectual property right, pertanian. Nah tadi kita itu membahas 3 yang pertama tadi itu, untuk merumuskan kita tawarannya apa," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Darmin Nasution dan Yasonna Bicara Perbaikan Iklim Usaha dan Revitalisasi Hukum

Dia menjelaskan, GSP merupakan fasilitas perdagangan yang diberikan oleh AS kepada Indonesia sejak 40 tahun lalu. Dengan demikian, pemerintah akan mengupayakan berbagai macam cara agar fasilitas tarif khusus ini tetap dapat melekat pada ekspor Indonesia ke AS.

"Pemerintah tentu berkepentingan mempertahankan fasilitas itu. Karena itu menyangkut banyak sekali barang, sehingga kalau kita mengekspor ke sana biaya masuknya nol yang masuk daftar itu," jelasnya.

Darmin pun menegaskan, tak perlu mempersoalkan khawatir atau tidak pada kondisi ini, yang pasti pemerintah akan berusaha GSP tetap berlaku. "Tidak usah tanya saya khawatir atau tidak, pemerintah khawatir atau tidak, pokoknya kita mau berusaha sekuat tenaga supaya itu bisa tetap," imbuhnya.

Kendati demikian, dia belum dapat menjelaskan terkait penawaran yang telah disiapkan oleh pemerintah pada pertemuan dengan AS 21-28 Juli mendatang. Dia mengatakan, skema penawaran masih bersifat rahasia.

"Kita sudah punya kesimpulan tapi kita enggak bisa ngomongin, karena kalau di sana nanti dibilang enggak mau, repot lagi kita. Lebih baik kita jangan cerita-ceritakan dulu," pungkasnya.

Darmin Nasution dan Yasonna Bicara Perbaikan Iklim Usaha dan Revitalisasi Hukum

Di lain tempat, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan, akan memimpin kunjungan ke AS. Di mana Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, asosiasi, pelaku usaha dan pemangku kepentingan akan turut serta.

Salah satu agenda yang akan dibahas adalah kenaikan tarif impor besi baja dan aluminium ke AS. lndonesia diagendakan memenuhi undangan Duta Besar United States Trade Representatives (USTR) untuk membahas review AS terhadap negara-negara penerima GSP. Indonesia juga akan mengangkat isu defisit perdagangan AS dari Indonesia.

"Indonesia siap bermitra dengan AS untuk mengidentifikasi dan mengatasi isu defisit perdagangan karena kedua negara memiliki produk dan jasa yang tidak bersaing, tetapi saling melengkapi,” katanya.

(feb)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini