JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengevaluasi perencanaan, dokumen, implementasi anggaran hingga kinerja yang dihasilkan, sebab naiknya anggaran yang tidak terserap.
Sri Mulyani menyatakan, dalam 10 tahun terakhir, jumlah anggaran yang tidak terbelanjakan mencapai lebih dari Rp70 triliun setiap tahunnya. Secara rinci terdiri dari belanja pegawai yang tidak terbelanjakan sebesar Rp9,9 triliun, belanja barang sekitar Rp31 triliun, serta belanja modal sekitar Rp32 triliun tiap tahunnya.
Baca Juga: 2 Kali Jadi Menkeu, Sri Mulyani: Masyarakat Masih Awam soal APBN
Adapun dalam 10 tahun rata-rata belanja pegawai terserap 95,6%, belanja barang terserap 86,4%, dan serapan belanja modal terserap 84,4% setiap tahunnya.
"Jadi dibuat angka satu dekade supaya kementerian lembaga memiliki pemahaman terkait kemampuan belanja mereka setiap tahunnya," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Negara, Rabu (5/12/2018).
Baca Juga: Alokasi APBN Meningkat, Sri Mulyani Minta Perguruan Tinggi Tingkatkan Pengawasan
Bendahara Negara itu menyatakan, merujuk pada realisasi penyerapan itu, Jokowi meminta setiap K/L mengevaluasi kinerja keuangannya. Sehingga diharapkan adanya penggunaan anggaran yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan negara.
"Bapak Presiden sampai menyampaikan bahwa kalau ada direktorat jenderal yang tidak menyerap, ya itu segera dikoreksi saja. Jadi artinya memang harus melihat sampai detil kepada dokumen anggaran dan pelaksanaannya," jelas dia.
(Feby Novalius)