DPR, OJK hingga KBUMN Duduk Bersama Selesaikan Masalah Jiwasraya
JAKARTA - Kasus tunda bayar polis JS Saving Plan yang tengah dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (persero) merupakan akumulasi dari masalah-masalah lama yang belum diselesaikan dengan tuntas.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Johnny G Plate. Dengan keadaan tersebut, Johnny meminta seluruh pemangku kebijakan (stakeholders) secara stratejik memetakan akar masalah, sekaligus secara konsisten menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
"Coba kita amati, berapa umur Jiwasraya? Sudah ratusan tahun kan? Nah ini kenapa sekarang ramai-ramai? Saya lihat memang tidak ada komitmen dan konsistensi dari stakeholders sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini sampai akhirnya mulai muncul seperti sekarang" ujar Johnny di Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Baca Juga: OJK Yakin Kementerian BUMN Mampu Selesaikan Masalah Jiwasraya
Johnny mengaku guna mengetahui akar masalah kesulitan likuiditas yang tengah dihadapi Jiwasraya, DPR bersama Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara intens melakukan rapat dengar pendapat (RDP).
Tak hanya itu, pihaknya juga secara berkala menggelar rapat secara maraton bersama regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan evaluasi, sekaligus meminta penjelasan perihal langkah-langkah konkret terkait upaya pengawasan ke depannya.
Di mana upaya ini dilakukan agar seluruh kepentingan terwakili termasuk nasabah. "Dalam rapat Pemerintah, OJK dan manajemen sudah lakukan banyak hal dengan menyusun exit plan dan opsi-opsi perbaikan yang sesuai prosedur dan efektif. Jangan malah dipolitisasi seperti rumor BUMN-BUMN yang dikatakan bangkrut," tegasnya.
Seperti diketahui, lantaran tengah dihadapi masalah likuiditas manajemen Jiwasraya menunda kewajiban polis untuk 711 nasabah dengan nilai Rp802 miliar.
Baca Juga: Polemik Klaim Polis Jiwasraya, Ini Saran dari AAJI
Pasca dilakukan perombakkan di level direksi, manajemen Jiwasraya yang baru dibawah Hexana Trisasongko menawarkan opsi perpanjangan (rollover) dengan kompensasi pembayaran bunga di muka dengan di level 7% per tahun.
Namun seiring dengan upaya tadi, Johnny juga mengendus adanya upaya politisasi di tengah upaya pembenahan manajemen dan bisnis. Terkait hal ini, dirinya pun berharap nasabah bisa tenang karena Pemerintah bersama DPR akan secara intens berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini.
"Saya lihat memang pola-polanya seperti itu. Saya pikir sudah usang lah pola seperti itu. Toh nasabah juga sudah paham. Tinggal sekarang kita mendukung langkah-langkah perbaikannya," ujarnya.
(Dani Jumadil Akhir)
