JAKARTA – Peran swasta dioptimalkan untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di sektor kepelabuhanan melalui Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU). Peran swasta sangat dibutuhkan mengingat anggaran pemerintah terbatas.
“Sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur pelabuhan juga dibutuhkan dalam keterjangkauan wilayah,” ujar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian perhubungan (Kemenhub) Raden Agus Purnomo dalam Market Consultation Rencana Pengembangan Pelabuhan Anggrek di Provinsi Gorontalo, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, peran swasta akan menjadi sangat penting dan diharapkan mampu menutup sisa kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sudah ditargetkan pemerintah. “Ini dalam mendorong percepatan dan akselerasi pembangunan antar wilayah di Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga: Pelabuhan Kuala Tanjung Layani Ekspor Perdana Peti Kemas
Menurut dia, saat ini adalah momen badan usaha untuk lebih berperan di sektor infrastruktur, khususnya infrastruktur kepelabuhanan. Pemilihan kerja sama dengan pihak swasta melalui skema KPBU selain menutupi kebutuhan anggaran pemerintah di sektor ini, juga dalam mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas.
“Kerja sama melalui KPBU ini sifatnya kemitraan, pemanfaatan, dan dalam mengoptimalisasi pembangunan sehingga memiliki nilai strategis dan potensial bagi peningkatan perekonomian masyarakat,” katanya.
Pelabuhan Anggrek akan di kembangkan setelah sebelumnya didahului dengan kerja sama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Kerja sama itu terkait perencanaan proyek KPBU berupa penyusunan studi pendahuluan. Saat ini kegiatan KPBU Pelabuhan Anggrek baru memasuki kegiatan market consultation yang merupakan bagian terintegrasi dalam penyusunan studi pendahuluan.