Kemudian ketiga, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, BPJS Kesehatan juga diminta untuk memperhatikan kemampuan membayar iuran dari masyarakat. Saat ini, sudah ada perbaikan, di mana sitem BPJS Kesehatan menarik iuran berdasarkan kategori pendapatan ekonomi, bukan berdasarkan tingkat risiko.
Baca Juga: Perbaiki Sistem Kesehatan di RI, BPJS Kesehatan Andalkan Data Sampel
Dan keempat terakhir yang perlu diperhatikan, bagaimana program ini harus berjalan sustainable alias berkelanjutan. Artinya BPJS harus bisa memikirkan bagaimana caranya agar instansi ini tetap bisa menyalurkan uangnya tanpa harus bangkrut.
"Jangan sampai 10 tahun gulung tikar, bangkrut. Itu terjadi di Yunani dan Italia, seberapa banyak negara biayakan masyarakat. Jadi mohon hal ini diteliti detil oleh kita semua," ujarnya.
Sebagai informasi, sejak 2014 hingga tahun lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menderita sakit. Pada 2014, BPJS Kesehatan menderita defisit sebesar Rp3,3 triliun, dan pada 2018 kemarin, audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan defisit BPJS Kesehatan membengkak menjadi Rp10,98 triliun.
(Feby Novalius)