Tolak Sawit Asal Indonesia, Begini Penjelasan Uni Eropa

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 21 Maret 2019 18:40 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 21 320 2033230 tolak-sawit-asal-indonesia-begini-penjelasan-uni-eropa-XM6sldbbKI.jpg Kelapa Sawit (Foto: Kementan)

JAKARTA - Uni Eropa menolak keberadaan minyak sawit Indonesia secara halus. Di mana 28 negara anggota Uni Eropa berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan bioenergi dan terus maju untuk memenuhi target energi dan iklim 2020 dan 2030.

"Kami juga terus menuju Energy Union yaitu dengan memanfaatkan energi yang aman, terjangkau dan berkelanjutan," ujar Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guérend, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Sebagai bagian dari kerangka kebijakan komprehensif kami, Uni Eropa memiliki target baru dan mengikat mengenai energi terbarukan untuk tahun 2030 yaitu sekurang-kurangnya 32%. Target ini disetujui oleh Parlemen Eropa dan Negara-negara Anggota Uni Eropa pada bulan Juni tahun lalu melalui diadopsinya Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/ REDII).

Baca Juga: Soal Kampanye Hitam Sawit RI Akan Gugat ke WTO, Ini Reaksi Uni Eropa

Biofuel adalah elemen penting dari kebijakan energi terbarukan Uni Eropa. Namun, peraturan diperlukan untuk memastikan produksi bahan baku (feedstock) untuk biofuel merupakan bahan berkelanjutan dan tidak menyebabkan deforestasi melalui perubahan pengunaan lahan tidak langsung (indirect land use change/ ILUC).

Oleh karenanya, Arahan Energi Terbarukan (bentuk hukum Uni Eropa) yang kini sudah berlaku, menentukan pula suatu pendekatan baru untuk memastikan bahwa tanaman yang digunakan untuk produksi biofuel.

“Tidak berasal dari area yang mengalami deforestasi atau lahan gambut, di mana pun diproduksinya dan tanaman tersebut tidak sekedar memindahkan produksi lain ke tempat yang tinggi karbon dan bernilai alam tinggi lainnya,” ujarnya.

Baca Juga: Ancam Boikot Produk Uni Eropa, Menko Luhut: Kami Tidak Mau Didikte

Dalam REDII tersebut disebutkan bahwa mulai Januari 2024 akan ada pengurangan bertahap untuk jumlah biofuel dari jenis tertentu dalam pemenuhan target energi terbarukan. Untuk implementasi arahan ini, Komisi Eropa mengadopsi delegated act (aturan pelaksanaan Komisi Eropa) pada tanggal 13 Maret atas permintaan Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa.

Dalam kurun waktu dua bulan masa pengkajian, kedua lembaga ini memiliki hak untuk menyatakan keberatan. Bila tidak terdapat keberatan, maka setelah kurun waktu tersebut, aturan in akan disahkan/ diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa (Official Journal of the European Union).

Komisi Eropa akan mengkaji ulang data dan jika perlu metodologinya pada tahun 2021 dan akan melakukan revisi Delegated Act tersebut pada tahun 2023. Pada saat itu, segala upaya Indonesia (seperti perubahan pada ISPO, moratorium, kebijakan satu peta, atau rencana aksi nasional yang baru-baru ini diterbitkan) akan dipertimbangkan.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini