Soal Kampanye Hitam Sawit RI Akan Gugat ke WTO, Ini Reaksi Uni Eropa

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2019 18:54 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 20 320 2032731 soal-kampenye-hitam-sawit-ri-akan-gugat-ke-wto-ini-reaksi-uni-eropa-lxcwi7lcFB.jpg Foto: Reaksi Uni Eropa Atas Rencana Gugatan ke WTO (Giri/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan melawan kampanye hitam yang dilakukan oleh parlemen Uni Eropa terhadap produk minyak sawit. Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan membawa permasalahan ini menuju organisasi perdagangan dunia alias World Trade Organization (WTO).

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Vincent Guerend mengatakan, jika langkah yang diambil Indonesia untuk membawa kasus ke WTO adalah langkah yang tepat. Oleh karena itu dirinya mempersilahkan kepada pemerintah Indonesia jika memang ingin membawa permasalahan ini ke WTO.

"Jadi, langkah Indonesia itu benar, dan di negara manapun, jika ada perselisihan perdagangan memang dibawa ke WTO," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Baca Juga: Ancam Boikot Produk Uni Eropa, Menko Luhut: Kami Tidak Mau Didikte

Menurutnya, memang WTO menjadi tempat pengaduan bagi negara manapun yang memiliki masalah dengan perdagangan internasional. Termasuk salah satunya adalah Indonesia yang mengalami masalah perdagangan pada komoditas minyak sawitnya.

"Jika tidak setuju dengan sebuah perjanjian perdagangan, memang langkah terbaiknya adalah membawanya ke WTO," ucapnya.

Vincent juga membantah jika selama ini pihaknya melakukan diskriminasi terhadap produk minyak sawit asal Indonesia. Justru menurutnya, tidak ada sama sekali niatan bagi Uni Eropa untuk melakukan kampanye hitam terhadap produk minyak sawit karena menurutnya UE merupakan pasar terbuka.

"Tidak sama sekali. Kami sudah mengatakan kepada Anda bahwa kami merupakan pasar yang terbuka," katanya.

Mengenai wacana pembatasan penggunaan minyak sawit yang diusulkan Parlemen Eropa, lanjut Vincent merupakan langkah teguran kepada Indonesia agar bisa mengelola sumber daya alamnya berdasarkan Sustainable Development Goals (SDG). Apalagi berdasarkan hasil riset, penanaman kelapa sawit ini sudah cukup banyak mengorbankan lahan.

 Baca Juga: Minyak Sawit Dijegal, Pemerintah Ancam Boikot Produk Uni Eropa

Seperti diketahui, Komisi Eropa telah mengeluarkan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Komisi Uni Eropa sedang merancang aturan untuk menghapus secara bertahap penggunaan bahan bakar nabati/BBN (biofuel) berbasis minyak sawit mentah atau crude palm oil hingga 2030.

"Kami mendorong Indonesia untuk melakukan reformasi agar menghasilkan produk yang sustainable terhadap lingkungan," jelasnya

Sebagai informasi sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, segala upaya akan ditempuh oleh Indonesia untuk melawan diskrimisi ini. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Uni Eropa ini merupakan langka proteksionisme terselubung yang ditransformasikan menjadi terminologi yang mana ujung-ujungnya merupakan langkah diskriminatif.

Pemerintah akan meminta dukungan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) bersama dengan Malaysia. Apalagi dalam pertemuan KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan betapa pentingnya peran sawit terhadap perekonomian negara.

Selain itu lanjut Darmin, pihaknya juga akan menghimpun negara-negara penghasil sawit lewat CPOPC. Dimana saat ini sudah ada tiga anggota CPOPC yakni Indonesia, Malaysia, dan Colombia.

Darmin menambahkan, pemerintah juga akan membawa kasus ini menuju World Trade Organization (WTO). Apalagi jika Uni Eropa benar-benar memberlakukan kebijakan itu.

"Jika delegated act ini sudah official, Indonesia akan membawa ke WTO. Dan akan mengambil langkah lain ke depan," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini