Aspek Teknologi Industri Kelapa Sawit Harus Berbenah
Kelapa sawit juga menjadi bagian penting dalam strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional menggantikan bahan bakar fosil. Target produksinya mencapai 9,1 juta kl yang dijalankan melalui program mandatori biodiesel (B-20) sejak 2015. “Dengan peranan kelapa sawit tersebut, jelaslah bahwa kelapa sawit mempunyai peranan penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yang juga merupakan prioritas pertama dalam pencapaian SDGs 2030,” katanya.
Apabila nanti kebijakan ini disetujui Parlemen Uni Eropa, pemerintah akan mengambil keputusan tegas membawa kasus ini ke lembaga hukum perdagangan internasional, Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). “Jadi, kita tidak mau ini diganggu gugat apalagi dengan cara rumusan proteksionisme terselubung kemudian diubah yang ujungnya diskriminasi,” kata Darmin.
Darmin juga menggarisbawahi hubungan, baik antara Indonesia dan Uni Eropa yang sudah terjalin sejak lama, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini terefleksi dalam perdagangan dan investasi. Kemitraan strategis antara ASEAN dan Uni Eropa saat ini ditunda. Indonesia akan mengkaji ulang hubungan bilateral dengan negara-negara anggota Uni Eropa yang mendukung tindakan diskriminatif yang diusulkan Komisi Eropa tersebut.
“Kami khawatir apabila diskriminasi terhadap kelapa sawit terus berlanjut, akan memengaruhi hubungan baik Indonesia dan Uni Eropa yang terjalin sejak lama. Terlebih saat ini kita sedang melakukan pembahasan intensif pada perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA (Comprehensif Economic Partnership Agreement),” tuturnya.
Senada dengan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, industri sawit juga berkontribusi menurunkan tingkat kemiskinan ke bawah 10%. Untuk itu, Pemerintah Indonesia meminta dukungan penuh dari dunia usaha asal Uni Eropa untuk menyampaikan concern serta keprihatinan Indonesia pada pemerintahan negara-negara UE melalui investor dari perusahaan yang hadir hari ini terkait tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit.
“Jika kita didiskriminasikan begini dan hampir sekitar 20 juta rakyat kita terutama petani kecil ikut terdampak, tentu kita akan bereaksi. Apalagi kita bukan negara miskin, kita negara berkembang dan punya potensi yang bagus. Tidak ada toleransi. Ini untuk kepentingan nasional,” katanya.
(Dani Jumadil Akhir)
