20 Gubernur dan 9 Menteri Masuk Bui, JK: Stop Lobi-Lobi Proyek
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti banyaknya pejabat negara di daerah maupun pusat yang tertangkap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam beberapa waktu terakhir.
Dia ingin tindakan lobi-lobi antara pejabat eksekutif dan legistlatif benar-benar dihentikan. Sebab selain sudah melewati ketentuan, juga mencemari nama baik dan juga harkat martabat birokrasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Jusuf Kalla di depan pejabat pemerintahan pusat maupun daerah seluruh Indonesia dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta.
"Enggak usah lagi daerah lobi terus menerus di DPR atau di mana-mana. Patut disadari bahwa puluhan Bupati ditangkap oleh KPK. Jadi bicara keraslah dalam pertemuan-pertemuan menteri," ujarnya di di Hotel Shangri La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Baca Juga: KPK Diminta Lakukan Penindakan dan Pencegahan Korupsi dengan Beriringan
Menurutnya, hal yang paling sering dilakukan dan sulit dihindari oleh para pejabat negara adalah gratifikasi, atau menggunakan calo agar proyek-proyek yang dianggapnya potensial dapat segera direalisasikan.
"Artinya kalau lobi penting untuk bicara proyek-proyek yang potensial, tapi enggak usah melewati lobi dengan calo-calo bayar-bayar DPR. Atau kementerian juga untuk masuk ke DPRD," katanya.
Baca Juga: Ketua KPK Ingatkan Menteri Rini Soemarno Bersihkan BUMN dari Korupsi
Dia menekankan, setidaknya sudah ada 20 gubernur, bahkan 9 menteri yang masuk ke dalam penjara karena terjerat kasus korupsi. Oleh sebab itu, dia berharap kedepan birokrasi Indonesia bisa diperbaiki.
"Enggak ada negara yang pejabatnya masuk penjara sebanyak itu. Oleh karena itu kita harapkan daerah juga menjaga harkatnya, menjaga kedudukanya, menjaga hal-hal seperti itu. Itu harapan saya," tutupnya.
(Feby Novalius)
