Utang BUMN Bisa Membengkak jika Ikut Bangun Ibu Kota Baru
JAKARTA - Pemerintah akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju daerah yang masih sepi penduduknya. Tujuannya agar pemindahan ibu kota ini tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Kajian Rampung Tahun Ini, Ibu Kota Baru Mulai Dibangun 2020
Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudistira mengatakan, untuk ikut serta dalam pemindahan ibu kota, BUMN harus menghitung kinerja keuangannya terlebih dahulu. Karena tanpa perencanaan yang kuat, utang BUMN akan melonjak.
Mengingat biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota cukup fantastis. Berdasarkan perkiraan Bappenas, pemindahan ibu kota membutuhkan dana sekitar Rp400 triliun.
"BUMN pun harus hitung untung rugi dan jangka waktu pengembalian modalnya. Jika terlalu lama return-nya dan BUMN terpaksa utang akan sebabkan financial distress atau tekanan keuangan," ujarnya saat dihubungi Okezone, Rabu (15/5/2019).
Baca Juga: Fakta Utang BUMN Tembus Rp5.271 Triliun, Nomor 4 Jadi Biang Kerok
Apalagi nantinya jika BUMN hanya ditugaskan untuk membangun gedung-gedung pemerintahan. Yang mana tidak ada keuntungan yang didapatkan dari pembangunan tersebut sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun gedung juga cukup tinggi.
Terkecuali, BUMN hanya ditugaskan untuk membangun jalan tol atau perumahan khusus ASN. Tentunya mereka akan tertarik karena secara ekonomi menguntungkan bagi perseroan.
"Untuk biaya bangun gedung kementerian karena sifatnya bkan komersil sulit dicari pendanaan," ucapnya.
(Rani Hardjanti)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
