Pendapatan Kawasan Berikat Nusantara Baru 20%
JAKARTA - Kinerja PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tengah disoroti. Hingga pertengahan tahun ini, pendapatan BUMN yang mengelola kawasan industri tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Selain target laba yang belum tercapai, rasio dana lancar yang dimiliki oleh KBN dengan utang sangatlah jomplang," kata Pendiri KBN Yustian Ismail dikutip dari Antaranews, di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Baca Juga: Pusat Logistik Berikat Dikembangkan untuk E-Commerce
Menurut Yustian, pendapatan KBN hingga Juni 2019 belum mencapai 20% dari target yang ditetapkan. Menurutnya, jika KBN tidak mendapatkan pendapatan yang maksimal di Agustus 2019, kondisi perusahaan bisa saja terpuruk.
Ditambahkan Yustian, kini kondisi keuangan KBN justru memikul beban berat berupa banyaknya tagihan-tagihan yang sedang berebutan masuk, di antaranya ada yang jumlahnya sangat besar, seperti untuk pembiayaan pembangunan area C-4.
“Untuk membayar utang-utang tersebut, KBN tidak akan mampu kecuali menambah pinjaman lagi," jelasnya.
Baca Juga: Sektor Migas Hemat Rp300 Miliar karena Pusat Logistik Berikat
Terkait laporan keuangan KBN, Yustian meminta pemerintah untuk menugaskan auditor independen yang profesional.
Hal tersebut, lanjutnya, guna menguak permasalahan yang terjadi di dalam tubuh KBN.
Terkait dengan kisruh pengembangan pelabuhan Marunda, Yustian mengatakan bahwa wilayah yang dipermasalahkan bukan milik KBN, jadi harusnya tidak ada masalah, apalagi hal tersebut sudah berlangsung sejak 2004 dan berjalan lancar.
"KBN harus kembali ke konsep awal, karena tidak ada ahli pelabuhan di KBN. Salah kamar KBN masuk ke pelabuhan," ucapnya.
(Dani Jumadil Akhir)
