nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

3 Kelompok yang Berhak Dapat Kartu Prakerja, Ini Syaratnya

Koran SINDO, Jurnalis · Sabtu 20 Juli 2019 14:32 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 20 320 2081365 3-kelompok-yang-berhak-dapat-kartu-prakerja-ini-syaratnya-KtWXZjf5un.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Kartu Prakerja yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya akan diberikan kepada tiga kelompok penerima.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan ketiganya adalah angkatan kerja baru, pekerja, dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ya tentu nanti ada lah (kriterianya). Tapi setidaknya mewakili dari tiga kelompok besar,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

 Baca Juga: Mengenal Kartu Pra Kerja, KIP Kuliah dan SDM Premium yang Dijanjikan Jokowi

Dia menyebutkan tiga kelompok itu yakni para pencari kerja baru seperti fresh graduate. Menurut dia, apa pun latar belakang pendidikannya, selama merupakan pencari kerja baru maka bisa mendapatkan Kartu Prakerja.

“Lalu yang kedua adalah pada pekerja yang existing atau yang sedang bekerja. Yang ketiga adalah mereka yang menjadi korban PHK. Jadi, tiga kelompok itu,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa tiga kelompok tersebut merupakan sasaran pemerintah dalam kebijakan triple skilling. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Kebijakannya oleh pemerintah itu disiapkan yang namanya triple skiling itu. Jadi ada skilling, upskilling, dan reskilling,” paparnya.

 Baca Juga: Kartu Pra Kerja Jokowi Dinilai Terobosan Besar Atasi Pengangguran

Hanif mencontohkan, untuk para pencari kerja baru yang masih muda, belum memiliki skill, dan mempunyai masalah dengan mix and macth dengan dunia kerja, maka akan masuk dalam kebijakan skilling.

Dengan begitu, para angkatan kerja baru ini bisa memiliki skill dan bisa masuk dunia kerja. “Lalu yang kedua yang untuk pekerja existing itu yang perlu upskilling. Nah, upskillin g ini menjadi penting karena dunia kerja kan juga berubah. Jika dia ini skill- nya berhenti membuat dia tidak aman, membuat dia tidak fleksibel dalam bekerja, maka dibuat upskilling sehingga either dia punya karier atau dia juga misalnya ganti-ganti peker-jaan,” ungkapnya.

Kemudian, untuk para korban PHK akan masuk dalam kebijakan reskilling. “Nah, reskilling diperlukan apabila mereka berencana melakukan alih profesi. Maka skill- nya harus berubah,” tandasnya. Hanif juga mengatakan bahwa implementasi Kartu Prakerja mirip dengan beasiswa.

Pemerintah tidak menentukan siapa saja yang mendapatkan Kartu Prakerja. Namun, pemerintah hanya menentukan kriteria penerima Kartu Prakerja. “Enggak (memilih). Pemerintah hanya menentukan eligibilitasnya saja. Jadi sama kayak beasiswa. Kan beasiswa gitu. Kau boleh ambil beasiswa, tidak ambil juga boleh,” ungkapnya.

Menurut dia, ada ke mungkinan juga pemerintah akan mengatur pekerja sektor-sektor apa saja yang bisa mendaftar nanti. “Nah, pemerintah akan melihat perkembangannya, melihat trennya. Misalnya kalau pekerja existing kita perlu upgrade itu kayak di retail. Karena retail ini banyak berubah mereka perlu di-upgrade. Misalnya lho. Lalu untuk yang kategori PHK itu yang paling rentan di mana,” paparnya.

Hanif mengatakan, untuk menjadi penerima Kartu Prakerja pun mirip proses mendapatkan beasiswa, yakni harus mendaftar terlebih dahulu sampai kuota dua juta terpenuhi.

“Itu orang bisa first come first serve bisa saja. Kalau sudah habis ya habis. Yang penting, daerah bisa melihat dari proporsi pengangguran atau segala macam dibagi kuota,” katanya.

Terkait dengan waktu pelatihan, Hanif mengatakan untuk skilling bagi pencari kerja baru setidaknya selama tiga bulan untuk mendapat sertifikasi.

Setelah selesai trainning maka akan mendapatkan insentif pasca-trainning . “Intinya dapat insentif selama sekitar tiga bulan,” ujarnya.

Sementara untuk upskilling bagi pekerja existing akan dilatih selama waktu dua bulan. Para pekerja ini pun akan mendapatkan insentif pengganti upah. Pasalnya, saat mengikuti pelatihan, pekerja ini di asumsikan tidak mendapatkan upah.

“Karena dua bulan maka insentifnya dua bulan. Ini dinamakan insentif pengganti upah. Walaupun namanya insentif pengganti upah, nanti itu apakah 100% upah, 75% upah, atau 50% upah itu simulasi fiskal. Itu kita tunggu dari Kemenkeu,” jelasnya.

Lalu untuk korban PHK, politikus PKB ini mengatakan akan dilatih selama dua bulan sampai mendapatkan sertifikasi. Kategori ini merupakan orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan diasumsikan telah berkeluarga.

“Kalau korban PHK, dia pelatihan selama dua bulan mendapatkan insentif pengganti upah saat pelatihan. Setelah selesai pelatihan, dia mendapatkan insentif selama 3 bulan. Jadi totalnya 5 bulan (insentif),” paparnya.

Hanif belum dapat memastikan besaran insentif karena masih menunggu perhitungan Kemenkeu. Dia pun menegaskan setelah pelatihan jika belum mendapatkan pekerjaan, maka tidak bisa mendaftar kembali menjadi penerima Kartu Prakerja.

“Tidak bisa dong. Kan ini intervensi yang sifatnya terbatas. Kalau ada duitnya bisa satu tahun. Logikanya ini menghitung kekuatan negara kita. Kalau negara tidak intervensi sama sekali kan tidak mungkin. Tapi kalau negara terlalu hadir, kan juga engga kuat. Misalnya dari sisi fiskal. Nah, makanya setidaknya negara memberikan insentif,” ujarnya.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai Kartu Prakerja yang diprogramkan pemerintah baik untuk menunjang pengembangan sumber daya manusia.

Namun dia meminta pengembangan kartu ini harus didukung dengan anggaran yang baik pula. Menurut Timboel, kehadiran Kartu Prakerja akan mem bantu angkatan kerja Indonesia.

Dia berharap, Kartu Prakerja tersebut bisa difokuskan untuk pelatihan vokasional sehingga angkatan kerja tersebut bisa memilki skill yang dibutuhkan industri.

“Dengan skill yang mumpuni, pekerja kita langsung siap bekerja dan industri akan lebih senang lagi karena pekerja langsung bisa bekerja,” tandasnya.

Timboel mengatakan, kehadiran Kartu Prakerja yang fokus mendukung peningkatan skill pekerja dan daya beli tentunya sangat baik dan mendukung iklim investasi di Indonesia.

Dia menilai kehadiran Kartu Prakerja ini sebaiknya dibarengi dengan pemberian uang saku untuk mendukung daya beli angkatan kerja yang memang masih menganggur dan korban PHK. Sementara bagi yang masih bekerja tidak perlu didukung uang saku ka-rena mereka masih mendapat gaji.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini