Terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menyatakan, Pertamina menyambut baik keputusan pemerintah menyetujui kenaikan hak partisipasi atau participating interest (PI) sebesar 30% kepada perusahaan migas nasional di Blok Corridor. Sebagaimana 11 blok migas terminasi lainnya, Pertamina juga memastikan siap menjadi operator Blok Corridor pada 2026 atau tiga tahun setelah kontrak berjalan di Blok Corridor.
Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Hulu Energi Corridor, katanya, telah mendapat hak PI sebesar 30% yang sebelumnya hanya 10%. Hak partisipasi itu akan dimulai setelah tahun 2023.
“Peningkatan hak PI bagi Pertamina merupakan hal positif. Kami percaya pemerintah telah melakukan pertimbangan mendalam yang baik bagi semua pihak. Pertamina segera mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menjadi operator Blok Corridor pada 2026 hingga kontrak selesai pada 2043,” ujar Fajriyah.
Kontrak bagi hasil Blok Corridor, kata Fajriyah, akan berlaku 20 tahun atau efektif sejak 20 Desember 2023 dengan menggunakan skema gross split. Pada tiga tahun pertama, operatornya adalah Conoco Philips dan selama 17 tahun berikutnya menjadi hak Pertamina mengelola Blok Corridor.
Sebagai BUMN, Pertamina juga mendukung keterlibatan BUMD yang akan mendapat penawaran hak PI 10%. Blok yang terletak di Banyuasin, Sumatera Selatan, ini tercatat memiliki cadangan gas nomor tiga terbesar di Indonesia karena produksi gasnya berkontribusi hingga 17% dari total produksi gas nasional.
“Kami optimistis mengelola Blok Corridor, ini sangat strategis karena nanti akan terintegrasi dengan Blok Rokan yang dikelola Pertamina pada 2021 dan Kilang Dumai di Riau,” katanya.
(Koran Sindo-Nanang Wijayanto)
(Feby Novalius)