Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Jangan 'Gloomy'
JAKARTA - Dunia usaha dalam negeri terus dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi global. Terlebih proyeksi pertumbuhan ekonomi global terus direvisi menurun oleh sejumlah lembaga internasional.
Kondisi tersebut membuat pelaku usaha lebih memilih untuk wait and see dalam menjalankan bisnisnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, psikologi pelaku usaha sangat terpengaruh oleh berbagai kondisi dan proyeksi ekonomi global.
Baca Juga: Diplomasi Ekonomi Menlu: Promosi Produk hingga 'Selamatkan' Sawit RI
"Secara psikologis ini sangat mempengaruhi, bagi seluruh dunia," katanya kepada para pelaku usaha dalam acara CEO Networking 2019 di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Padahal, lanjut dia, pelaku usaha dalam negeri tak perlu menjadi pesimistis dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Lantaran, proyeksi pelemahan global selalu terjadi setiap tahunnya, namun ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mampu tumbuh di kisaran 5%, itu potensi yang besar. Jadi saya ingin menekankan jangan ikut gloomy (muram), karena saat ini perekonomian psyhcology driven weakness (psikologi dipengaruhi kelemahan)," ungkap Sri Mulyani.
Ani, sapaan akrabnya, menyatakan pertumbuhan ekonomi yang terjaga tersebut menunjukkan Indonesia masih memiliki ketahanan ekonomi ditengah ketidakpastian global. Juga masih memiliki daya tarik bagi inevestor.
Baca Juga: Jokowi-Ma'ruf Dilantik, Ini Harapan untuk Jokowinomics Jilid II
Besarnya pasar domestik turut dinilai mampu menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. "Menjadi semacam asuransi untuk menopang ekonomi di tengah global environment yang tidak pasti," imbuh dia,
Sri Mulyani juga menekankan, dirinya bersama pemangku kebijakan lain yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat menyadari berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. Oleh sebab itu, sinergi kebijakan terus dilakukan untuk mendorong laju perekonomian domestik.
Bendahara Umum Negara itu memastikan, pihaknya sudah menyiapkan kebijakan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan peningkatan belanja pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari proyeksi defisit APBN 2019 menjadi 2%-2,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih lebar dari tahun lalu yang 1,72% dari PDB
"Kita berharap dengan organisasi pemerintah lebih baik dan efektif, maka optimisme bisa ditularkan ke dunia usaha. Sehingga dunia usaha tidak wait and see lagi," ungkapnya.
(Feby Novalius)
