nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Butuh Dana Rp2.058 Triliun, Begini Cara PUPR Dapat Pendanaan Selain APBN

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 14 November 2019 15:07 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 14 320 2129804 butuh-dana-rp2-058-triliun-begini-cara-pupr-dapat-pendanaan-selain-apbn-N6oxU7ByUX.jpeg Seminar IDX Channel (Foto: Okezone.com/Yohana)

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin membutuhkan dana sebesar Rp6.445 triliun untuk pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2020-2024. Dari kebutuhan pembangunan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan penugasan proyek pembangunan senilai Rp2.058 triliun.

Namun, Kementerian PUPR hanya mendapatkan pendanaan sebesar Rp623 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga ada gap pendanaan sebesar Rp1.435 triliun yang harus didapatkan kementerian yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono tersebut.

Baca Juga: Jokowi Minta Kontraktor Lokal Diprioritaskan Bangun Infrastruktur RI

"APBN selama 5 tahun mendatang itu tidak akan cukup untuk mendanai, sehingga memang diperlukan pembiayaan alternatif untuk mencapai pembiayaan tersebut," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto dalam acara diskusi IDX Channel di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Eko menyatakan, untuk memenuhi gap pendanaan tersebut maka dalam pembangunan infrastruktur dilakukan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Di mana pembangunan infrastruktur dilakukan dengan menggaet swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Terdepresiasi 50 Poin 

Menurutnya, untuk melakukan penawaran skema KPBU, Kementerian PUPR lebih dahulu melakukan screening pada proyek-proyek yang akan dikerjakan tersebut untuk melihat tingkat kelayakannya. Artinya, jika dinyatakan layak secara ekonomi dan finansial maka ditawarkan skema KPBU unsolicited, KPBU tanpa dukungan, atau business to bussiness.

Sedangkan jika proyek dinyatakan layak secara ekonomi dan finansial marjinal maka skema yang diberikan KPBU dengan dukungan pemerintah. Kemudian, jika proyek dinyatakan layak secara ekonomi namun tidak layak finansial maka dilakukan KPBU dengan availability payment (AP) penugasan ke BUMN.

Terakhir, jika proyek dinyatakan layak secara ekonomi, namun tidak layak finansial, serta sudah tidak ada alternatif pembiayaan lainnya, barulah melibatkan pendanaan dari APBN atau APBD.

"Jadi beda dengan dulu, di mana APBN dahulu baru masuk ke swasta dan BUMN. Sekarang tidak, kebalikannya, jadi APBN paling terakhir. Kini banyak sekali swasta yang ajukan untuk pembangunan jalan tol, ini menunjukkan memang sistem KPBU itu sudah berjalan dengan baik," jelas dia.

rupiah

Adapun kebutuhan anggaran sebesar 2.058 triliun tersebut, lanjut Eko, bakal digunakan untuk pembangunan di sektor sumber daya air sebesar Rp577 triliun. Lalu pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp573 triliun, permukiman Rp128 triliun, serta perumahan sebesar Rp780 triliun.

"Presiden menyadari infrastruktur yang handal merupakan kunci penting tingkatkan daya saing Indonesia. Infrastruktur yang dibangun untuk hubungkan dengan pusat ekonomi hingga kawasan industri, dan itu PUPR mencoba mewujudkannya," kata Eko.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini