Demo Tak Kunjung Usai, Moody's Turunkan Peringkat Utang Hong Kong
JAKARTA - Moody's secara resmi menurunkan peringkat utang Hong Kong setelah tidak adanya tanggapan efektif dari pemerintah atas protes yang tengah berlangsung. Langkah Moody mengikuti penurunan peringkat sebelumnya dari peringkat Fitch pada September tahun lalu.
Mengutip Business Insider, Jakarta, Selasa (21/1/2020), peringkat kredit China diturunkan dari Aa2 ke Aa3. Hong Kong telah dihujani aksi protes sejak Juni tahun lalu dan merugikan perekonomian.
Baca juga: Moody's Sebut Perbankan di Indonesia Berpotensi Gagal Bayar
“Tidak adanya rencana nyata untuk mengatasi masalah politik atau ekonomi dan sosial dari populasi Hong Kong yang muncul ke permukaan dalam sembilan bulan terakhir dapat mencerminkan kapasitas kelembagaan inheren yang lebih lemah daripada yang sebelumnya dinilai Moody,” ujar pernyataan Moody's.
Selain itu Moody's juga menilai para eksekutif dan legislatif Hong Kong tidak memiliki respons keprihatian serta kontribusi pada protes yang sedang berlangsung dan inersia yang semakin menjadi ciri cabang legislatif dan eksekutif.
Baca juga: Moodys Naikkan Outlook Lippo Karawaci Jadi Stabil
Namun demikian, lembaga pemeringkat telah mengubah prospeknya dari negatif ke stabil karena kekuatan fiskal yang unggul dan stabilitas makroekonomi yang konsisten yang dimiliki Hong Kong.
Hal ini diperkirakan akan terus berlanjut selama periode meningkatnya ketidakpastian di wilayah tersebut.
Langkah Moody menurunkan peringkat Hong Kong adalah dengan alasan gejolak politik yang terus terjadi di wilayah tersebut yang kemudian menyebabkan ketidakpastian tentang pemerintahannya. Sedangkan sejak Oktober lalu, Hong Kong secara resmi memasuki resesi pertamanya sejak krisis keuangan setelah membukukan kontraksi Produk Domestik Brutonya sebesar 3,2% pada kuartal ketiga.
Sebagai informasi, protes di Hong Kong telah terjadi selama sembilan bulan terakhir yang melibatkan warga sipil dan pemerintah. Protes ini awalnya dimulai dengan penentangan RUU hukum yang memungkinkan ekstradisi penduduk Hong Kong ke China.
(Fakhri Rezy)
