nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Iuran Tetap Naik, Data Peserta BPJS Kesehatan Bakal 'Dibersihkan'

Selasa 18 Februari 2020 20:46 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 02 18 320 2170540 iuran-tetap-naik-data-peserta-bpjs-kesehatan-bakal-dibersihkan-A4BuKgS8lc.jpg Iuran BPJS Kesehatan Naik (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah menolak pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Artinya, iuran BPJS Kesehatan tetap seperti tarif baru yang ditetapkan pada Januari 2020.

Keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu tertuang dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019 setelah melihat kesimpulan dan usulan DPR.

Jadi, berdasarkan keputusan tersebut iuran BPJS Kesehatan tetap seperti yang berlaku pada Januari 2020, yakni Rp42.000 untuk peserta PBI pusat dan daerah serta mandiri kelas III, Rp110.000 untuk peserta kelas II, dan Rp160.000 untuk peserta kelas I. Kategori tersebut membedakan kamar rawat inap di rumah sakit. Sementara pelayanan lainnya tetap sama.

Keputusan tersebut ditolak sejumlah anggota DPR lantaran banyak data yang tumpang tindih. Khususnya data peserrta bukan penerima upah (PBPU) kelas III mandiri. Ternyata, banyak peserta di kelompok ini yang tergolong miskin, namun tidak menjadi penerima bantuan iuran (PBI) subsidi pemerintah.

Sayangnya, rapat kerja gabungan antara DPR dan pemerintah soal BPJS Kesehatan yang digelar hari ini tidak menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi. Yang ada hanyalah kesepakatan bahwa pemerintah harus menyelesaikan proses pembersihan data agar data peserta tidak tumpang tindih.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menegaskan iuran BPJS kesehatan tetap naik sesuai ketentuan yang berlaku sejak Januari 2020. Pemerintah menyiapkan solusi dengan memindahkan peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas III ke dalam kategori PBI. Dengan begitu masyarakat miskin mendapatkan subsidi pemerintah untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

“Cleansing data akan kami segera selesaikan secepatnya. Kalau memang nanti solusinya memasukkan peserta kelas III ke dalam PBI maka akan segera kami lakukan. Kalau itu menjadi keputusan bersama,” tegasnya seperti dikutip Solopos, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

(dni)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini