Soal Iuran Pasca-Putusan MA, Begini Sikap BPJS Kesehatan
JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menunggu salinan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) perihal pembatalan iuran kenaikan BPJS Kesehatan yang berlaku 1 Januari 2020.
"Kan putusan MA belum diterima dan dipelajari, sehingga diberlakukan kapannya kan mesti jelas juga," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf kepada Okezone, Rabu (11/3/2020).
Baca Juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan MA, Kelas III Tetap Rp25.000
Saat ditanya konsep bagaimana teknis pengembalian uang iuran yang sudah terlanjur dibayarkan oleh masyarakat untuk Bulan Januari dan Februari 2020, BPJS Kesehatan enggan menanggapi.
"Disampaikan berlaku sejak tanggal putusan. Putusan MA nya ada dulu," singkatnya.
Sebelumnya, MA mengabulkan uji materi atau judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir.
Baca Juga: Kenaikan Dibatalkan, BPJS Kesehatan Diminta Kembalikan Iuran
Gugatan yang diajukan Tony Richard itu meminta MA membatalkan peraturan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena memberatkan masyarakat terutama pasien cuci darah.
"Mahkamah Agung mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020," kata Juru bicara MA, Hakim Agung Andi Samsan Nganro kepada wartawan.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
