Begini Cara Hindari Konflik Pemanfaatan Ruang di Ibu Kota Baru

Vania Halim, Jurnalis · Sabtu 14 Maret 2020 17:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 14 470 2183389 begini-cara-hindari-konflik-pemanfaatan-ruang-di-ibu-kota-baru-OD96tPTeDJ.jpg Tanah (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara, tepatnya sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, memungkinkan munculnya potensi terjadinya konflik pemanfaatan ruang.

Maka untuk antisipasi, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT).

"Tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta motivasi melaksanakan sesuai NSPK bidang PPRPT. Sehingga meminimalisir dampak-dampak negatif yang berhubungan dengan permasalahan penataan ruang yang berdampak pada kehidupan masyarakat," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal PPRPT Kementerian ATR/BPN M Syafik Ananta Inuman seperti dikutip laman Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Sabtu (14/3/2020).

Lebih lanjut Syafik menjelaskan jika sosialisasi NSPK yang dilakukan juga untuk mewujudkan Spatial Planning Reader dengan tujuan agar tercipta sumber daya manusia yang bisa membaca tata ruang dengan tepat. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dengan pengurusan tata ruang dapat membaca Rencana Tata Ruang (RTR).

"Permasalahan mengenai penataan ruang jangan dianggap enteng, khususnya di Kalimantan Timur yang merupakan calon ibu kota negara. Karena yang menjadi isu atau permasalahan di Kementerian ATR/BPN bukan hanya penyertipikatan tanah tapi juga PPRPT," kata Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur Asnaedi

Dengan begitu, Asnaedi berharap melalui sosialisasi ini mampu membangun serta meningkatkan sinergisitas pelaksanaan program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pengawasan teknis penataan ruang di daerah.

Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi dan Keuangan Daerah, Yadi Robian Nur mengatakan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang sangat besar dan bertanggung jawab pada penataan ruang di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pemahaman kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penataan ruang.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini