Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Pemerintah Siapkan Peraturan Presiden

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 21 April 2020 14:32 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 21 320 2202550 iuran-bpjs-kesehatan-batal-naik-pemerintah-siapkan-peraturan-presiden-lDIY9tGLIT.jpg Iuran BPJS Kesehatan Kembali Turun. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 April 2020. Alhasil, tarifnya kembali seperti belum terjadi kenaikan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pembatalan kenaikan iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan ini sudah termuat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 7/P/HUM/2020.

"Pemerintah hormati keputusan MA," kata Muhadjir Effendy, Selasa (21/4/2020).

Baca Juga: Corona Menyebar, Iuran BPJS Kesehatan Bakal Dilonggarkan?

Putusan MA No. 7P/HUM/2020 diterima Pemerintah secara resmi pada tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor: 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 01/2011 tentang Hak Uji Materiil, Pemerintah mempunyai waktu paling lambat 90 hari untuk melaksanakan Putusan MA tersebut, atau sampai dengan 29 Juni 2020.

Dia melanjutkan, pemerintah saat ini sedang membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk menyikapi putusan tersebut, dan terus berupaya agar pelayanan terhadap peserta BPJS berjalan baik, serta tetap menjaga demi mempertahankan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Langkah strategis itu akan tertuang dalam rencana penerbitan Peraturan Presiden yang substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah (pusat dan daerah). Demikian dilansir dari Sindonews.

Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini