Reza Rahadian Curhat soal Pajak Industri Film, Apa Kata Sri Mulyani?
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah memberikan relaksasi terhadap 18 sektor yang terkena dampak virus corona. Salah satu industri yang mendapat relaksasi ini adalah industri film.
Dalam perbincangannya bersama Reza Rahadian, Sri Mulyani menjelaskan soal relaksasi untuk Industri film. Para pekerja seni, bisnis perfilman yang saat ini sedang tidak berfungsi karena tidak ada perdagangan dalam industri film mendapat pembebasan pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21.
"Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 telah memperluas 18 sektor yang akan memperoleh relaksasi, termasuk di dalamnya sektor hiburan (perfirman) dan para pekerja seni. PPh pasal 21 karyawan akan dibebaskan atau ditanggung pemerintah, pajak korporasi akan mendapatkan keringanan hingga 30%," tulis Sri Mulyani, dalam akun Instagramnya, Sabtu (2/5/2020).
Baca Juga: Live Streaming Bareng Reza Rahadian, Ini yang Diobrolkan Sri Mulyani
Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan hal lain dalam rangka memitigasi dampak Covid-19, yakni program Kartu Pra-Kerja. Awalnya program ini didesain sesuai janji Presiden Jokowi untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar skillnya meningkat.
Namun program ini kemudian dimodifikasi karena adanya pandemi agar juga bantalan sosial di mana sebagian diberikan tunai untuk menopang kehidupan (layaknya bantuan sosial), sebagian tetap untuk pelatihan karena peningkatan skill tetap harus berjalan.
"Jika ada yang kurang sampaikan masukan dengan cara yang baik. Ini adalah bentuk keterlibatan masyarakat dan kepedulian kepada negara. Ayo kita sama-sama mengawal dan membenahi. Kita tidak boleh menyerah untuk memperbaiki sistem pelatihan ini<' ujarnya.
"Tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Reza dan para generasi muda yang sudah memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara untuk membayar pajak," sambungnnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
