366 Perusahaan Langgar Aturan THR, Siap-Siap Kena Sanksi

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 31 Mei 2020 10:06 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 31 320 2222282 366-perusahaan-langgar-aturan-thr-siap-siap-kena-sanksi-Wo6pYprVHB.jpeg Uang Rupiah (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR). Pelanggaran pembayaran THR difokuskan pada pemilahan 4 kategori pengaduan THR. Antara lain, THR belum dibayarkan, THR belum disepakati, THR terlambat bayar, dan THR tidak dibayarkan.

Ida menjelaskan, para pengawas ketenagakerjaan turun ke lapangan. "Mereka memastikan kondisi perusahaan dan dugaan pelanggaran pembayaran THR," ujarnya dalam keterangan persnya.

Berikut adalah fakta mengenai perusahaan yang tak bayar THR dirangkum Okezone:

1. Sanksi bagi Perusahaan

Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR, Ida menegaskan, terdapat sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

"Sedangkan bagi pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," kata Ida.

2. 366 Perusahaan Melanggar

Berdasarkan data Posko pengaduan THR Kemnaker, tercatat sejak tanggal 11-25 Mei 2020, sebanyak 336 perusahaan diadukan oleh pekerja atau buruh.

Perusahaan-perusahaan itu dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran pembayaran THR. Padahal THR sangat penting artinya, apalagi di tengah pandemi Covid-19.

3. 1.111 Aduan soal THR

Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani mengatakan posko THR sendiri dibuka sebanyak 2 jenis. Pertama adalah untuk pelayanan konsultasi pelaksanaan THR dan yang kedia adalah penegakan hukum pelaksanaan THR.

"Yang ada di Ibu Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (disingkat Ditjen PHI JSK) adalah posko pelayanan per tgl 11 - 18 ada 735 Pengaduan. Dari tanggal 20 Mei ada 1.111 pelaporan. Selanjutnya dari 19 - 31 Mei Ditjen Pengawasan," ujarnya saat dihubungi Okezone, Sabtu (30/5/2020).

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini