Harga Minyak Mentah Indonesia Diterapkan USD42-USD45/Barel

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 29 Juni 2020 21:10 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 29 320 2238466 harga-minyak-mentah-indonesia-diterapkan-usd42-usd45-barel-i5pDolGl0Y.jpg Harga ICP 2021 Ditetapkan. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati asumsi makro sektor ESDM dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Di antaranya, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).

Untuk ICP, kesepakatan  ini sesuai dengan usulan Menteri Arifin berkisar antara USD42-45 per barel.

“Usulan ini berdasarkan perkiraan WTI di mana harga minyak sebesar USD42,63 per barel, juga terhadap short term energy outlook US Departement of Energy untuk minyak mentah jenis Brent adalah USD47,88 per barel dan jenis WTI sebesar USD43,88 per barel," ungkap Arifin, dalam keterangan Kementerian ESDM, Senin (29/6/2020).

Baca Juga: Harga Minyak Mentah RI Ditetapkan USD25,67/Barel

Selain ICP, lain yang menjadi kesepakatan meliputi, lifting minyak dan gas bumi, Volume Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi, subsidi minyak solar (gas oil 48) dan

Pada lifting minyak dan gas bumi (migas) asumsi ditetapkan sebesar 1.680-1.720 ribu Barrel Oil Equivalent Per Day (BOEPD) dengan perincian lifting minyak sebesar 690-710 ribu BOEPD dan lifting gas 990-1.010 juta BOEPD. Untuk besaran biaya pengembalian skema cost recovery dalam setahun ke depan diusulkan antara USD7,5 - 8,5 miliar.

Baca Juga: Covid-19 hingga Arab Saudi Jadi Penyebab Turunnya Harga Minyak RI

Selanjutnya, volume BBM bersubsidi disetujui sebanyak 15,79-16,30 juta Kilo Liter (KL). Rinciannya, untuk subsidi minyak tanah volumenya sebesar 480-500 ribu KL dan subsidi minyak solar sebesar 15,31-15,80 juta KL. Sementara untuk volume subsidi LPG 3 Kg ditetapkan sebesar 7,5-7,8 juta metrik ton dimana terdapat catatan untuk usulan Kementerian Keuangan sebesar 6 juta metrik ton.

"Dengan melihat kondisi lapangan dan adanya beberapa kebijakan seperti digitalisasi nozzle pada SPBU, Pemerintah berharap volume BBM bersubsidi dapat lebih efisien dan dapat lebih dikendalikan agar tepat sasaran," harap Arifin.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini