Ekspor Benih Lobster Harus Bisa Untungkan Nelayan dan Negara

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 08 Juli 2020 13:10 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 08 320 2243025 ekspor-benih-lobster-harus-bisa-untungkan-nelayan-dan-negara-5ptQUMAZwp.jpg Lobster (Reuters)

JAKARTA - Pemerintah telah melegalkan kembali ekspor benih lobster yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Selain tentang ekspor benih lobster, aturan itu juga mendorong adanya budidaya lobster.

Menurut Ekonom LIPI Carunia Firdausy kebijakan itu harus menguntungkan kepada masyarakat khususnya para nelayan dan negara. Misalnya eksportir benih lobster ini harus melibatkan masyarakat.

 Baca juga: PNBP Ekspor Benih Lobster Dinilai Kecil, Setiap 60.000 Benih Dipatok Rp15.000

"Seperti eksportir harus bisa memperkejakan para nelayan. Hal ini agar bisa mensejahterakan para nelayan dan tidak membebankan pada negara," ujar dia dalam acara IDX Channel di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Kemudian, lanjut dia, pemerintah harus bisa menjembatani eksportir dan masyarakat itu agar perekonomian berjalan dengan baik. Lalu jangan sampai merusak lingkungan.

"Kami juga ingin pemerintah transparan untuk membuka nama-nama perusahaan eksportir benih lobster tersebut," ungkap dia.

 Baca juga: Peluang Ekspor, Menteri Edhy Cari Solusi Naikan Harga Ikan

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menyebutkan ada sebanyak 26 perusahaan yang sudah mendapat izin untuk melakukan ekspor benih lobster. Jumlah tersebut dalam waktu dekat ini kemungkinan akan bertambah menjadi 31 perusahaan.

"Yang izinnya sudah saya keluarkan ada 26 perusahaan. Dan akan terus bertambah sampai 31," kata Edhy kepada wartawan.

 Baca juga: Indonesia Bisa Mengeruk Untung dari TSS Selat Sunda dan Lombok

Kebijakan itu, kata Edhy, ditunjukan untuk kesejahteraan para nelayan. Sebab, banyak nelayan dari Sabang hingga Marauke yang menggantungkan hidupnya untuk menangkap benih lobster di laut.

Menurutnya, kebijakan untuk melegalkan ekspor benih lobster yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020, sudah melalui kajian yang sangat matang. Sehingga, tidak mungkin kebijakan ini diambil secara asal-asalan.

(rzy)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini