Tak Perlu Banyak Kartu, Integrasi Sistem Ticketing Transportasi Jabodetabek Resmi Dimulai
JAKARTA - Pemerintah Pusat bersama Pemprov DKI Jakarta melakukan penandatangan perjanjian pemegang saham sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta.
MoU ditandatangani oleh Dirut PT MRT Jakarta William, Dirut PT Trans Jakarta Sarjono, Dirut PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Dwi Wahyu, dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Tuhiyat.
Baca Juga: Erick Thohir hingga Menhub Resmikan 4 Stasiun Terpadu, Ini Lho Fasilitasnya
Penandatangan itu disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
Menurut Gubernur Anies Baswedan penandatangan ini adalah sebuah babak baru dalam transportasi publik di Indonesia pada umumnya dan Jakarta pada khususnya.
"Jadi pengintegrasian kita lakukan secara lengkap. Beberapa waktu lalu kita masuki fase antarkendaraan tersambungkan. Kita bersama-sama resmikan di Stasiun Tanah Abang. Sekarang antarmoda tersambungkan. Kemudian pada sore hari ini ticketing-nya jadi satu," kata Anies," ujar Anies, Rabu (15/7/2020).
Dia menjelaskan kerja sama ini, membuat masyarakat hanya perlu memiliki satu instrumen tunggal untuk pembayaran yang bisa digunakan untuk semua moda transportasi di ibu kota. Bisa kartu bahkan smartphone.
"Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir, Pak BKS, Pak Tiko, atas dukungan kolaborasi sehingga peristiwa bersejarah ini bisa terjadi sore hari ini," ungkap dia.
Dia menambahkan PT JakLingko Indonesia akan mengintegrasikan tarif dan tiket. Di mana dari sisi nama sudah menunjukkan adanya ketersambungan. Anies berharap JakLingko tidak hanya berperan di Jakarta melainkan meluas ke Jabodetabek dan Indonesia.
"Maka itu JakLingko ini sebuah perusahaan teknologi dan data dan akan memiliki kekayaan informasi yang luar biasa," jelas.
Baca Juga: 4 Stasiun Menyusul Jadi Stasiun Terpadu, Anies Usul Jakarta Kota
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyadari integrasi ini masih belum memenuhi harapan, di mana pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bisnis.
"Tapi, integrasi sistem pembayaran ini, memberikan layanan baik PSO memberikan subsidi secara tepat sasaran dan tempat guna," ungkap dia.
(Dani Jumadil Akhir)
