Jokowi Bubarkan 18 Lembaga, Beban Negara Berkurang Ekonomi Diprediksi Membaik

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 21 Juli 2020 10:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 21 320 2249600 jokowi-bubarkan-18-lembaga-beban-negara-berkurang-ekonomi-diprediksi-membaik-CNNAsAZ7sb.png Jokowi (Foto: Setkab)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan 18 lembaga negara. Pembubaran 18 lembaga itu diatur dalam pasal 19 Peraturan Presiden (Perpres) No. 82/2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, keputusan itu akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, karena alokasi anggaran yang selama ini untuk membiayai mereka akan dialihkan untuk penanganan virus corona atau Covid-19.

"Terhadap perekonomian ada dampaknya, tapi bagi keuangan negaranya akan berdampak, karena dia akan mengurangi beban pemerintah," ujarnya kepada Okezone, Selasa (21/7/2020).

Baca Juga: Jokowi Resmi Bubarkan 18 Lembaga Negara, Berikut Daftarnya 

Dia menilai lembaga yang dibubarkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu instansi yang selama ini tak berkinerja dengan baik, tapi setiap tahun operasionalnya membebani APBN.

"Yang dibubarkan oleh Pak Jokowi itu adalah lembaga-yang tidak punya peran, kinerja, peran. Yang selama ini hanya membebani," ujarnya.

Baca Juga: Soal Pembubaran 18 Lembaga Negara, Ini Komentar KSP

Berikut daftar 18 lembaga tersebut :

1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Perpres No.26/2010

2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Perpres No.10/2011

3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dibentuk berdasarkan Perpres No.32/2011

4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dibentuk berdsarkan Perpres No.86/2011

5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibentuk berdasarkan Perpres No.73/2012

6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Perpres No.90/2016

7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) tahun 2019-2019 yang dibentuk berdasarkan Perpres No.74/2017

8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk berdasarkan Perpres No91/2017

9. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bungan kepada PDAM dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang dibentuk berdasakan Perpres No. 46/2019.

10. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang dibentuk berdasarkan Keppres No.39/1991.

11. Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam kerangka World Trade Organisastion yang dibentuk berdasarkan Keppres No.104/1999 yang telah mengalami beberapa perubahan. Terakhir dibentuk berdasarkan Keppres No.16/2022.

12. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) PLN yang deibentuk berdsaarkan Keppres No 166/1999. Dimana diatur kembali di Keppres No.133/2000.

13. Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang dibentuk berdasarkan Keppres No.177/1999. Terakhir diatur dalam Keppres No.53/2003.

14. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keppres No.80/2000.

15. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dibentuk berdasarkan Keppres No.54/2002. Kemudian mengalami perubahan yang diatur dalam Keppres No.24/2005

16. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keppres No.3/2006. Telah mengalami beberapa perubahan. Terakhir diatur dalam Keppres No.28/2010

17. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan yang dibentuk berdasarkan Keprres No.22/2006.

18. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dibentuk berdasarkan Keppres No.37/2014.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini