Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lagi, Anggota DPR Cecar Menteri ESDM soal Subsidi Gas Elpiji 3 Kg

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 02 September 2020 |14:34 WIB
Lagi, Anggota DPR Cecar Menteri ESDM soal Subsidi Gas Elpiji 3 Kg
Pemerintah Kurangi Kuota Gas Elpiji Subsidi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan (DPR) mempertanyakan keputusan pemerintah mengurangi kuota gas elpiji subsidi atau elpiji 3 kilogram (Kg) pada tahun depan.

Dalam Nota Keuangan 2021, pemerintah menyampaikan bahwa menurunkan kuota elpiji 3 kg menjadi 7 juta metrik ton. Hal tersebut berkurang dari kesepakatan kerja antara Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM sebanyak 7,5 juta - 7,8 juta metrik ton.

Anggota Komisi VII DPR Dony Maryadi menilai, seharusnya kuota elpiji tabung melon inni meningkat setiap tahunnya. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, sudah seharusnya pemerintah mendukung keberlangsunan masyarakat terdampak.

Baca Juga: Pertamina Prediksi Konsumsi Gas Elpiji Naik 5% saat Lebaran

"Seyogyanya kalau melihat yang ada di tahun ini kurang lebih sekitar 7,2 juta-7,5 juta metrik ton kita naik dengan situasi normal. Saat ini berbeda, situasi enggak normal kondisi masyarakat betul-betul membutuhkan gas 3 kg tadi," katanya dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Rabu (2/9/2020).

Konsumsi Normal Tabung Gas Elpiji 3 Kg

Senada dengan Doni, Anggota Komisi VII DPR Subarna mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Oleh karenanya, elpiji 3 kg seharusnya mengalami peningkatan pada tahun depan.

"Hasil dampak Covid adalah kemiskinan, yang diperlukan elpiji 3 kg sudah jelas karena banyak yang miskin," katanya.

Baca Juga: Penggunaan LPG Non-PSO Naik Selama Work from Home

Senada dengannya, Anggota DPR RI Maman Abdurahman menambahkan, tidak setuju jika penyaluran subsidi gas 3 kg yang tidak tepat sasaran malah menjadi pengurangan kuota. Seharusnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR yang menjadikan pengawasan penyaluran LPG 3 kg ini agar tetap sasaran.

"Saya bilang, selama pemerintah di daerah belum serius pengawasan, konsekuensi logisnya pasti akan naik terus. Kalau mau di angka 7 juta ton, harus serius pengawasannya. Kalau enggak siap, ya harus siap dengan aspirasi ini (naik jadi 7,5 juta MT)," tandasnya.

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement