Penyaluran PEN Lamban, Ekonom: Pejabat Takut Ditangkap KPK
JAKARTA – Pemerintah menganggarkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Namun sayangnya, hingga 17 September 2020 penyerapan anggaran PEN itu baru mencapai Rp 254,4 triliun atau 36,6%.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai lambannya pencairan dana itu karena para pejabat ketakutan dalam menggunakan anggaran tersebut. Mereka takut terkena jeratan pidana bila pencairannya terjadi penyelewengan di tingkat bawah.
Baca Juga: Sri Mulyani Diminta Ubah Strategi Penyaluran Dana PEN, Caranya?
“Ada pelaksana teknis takut ditangkap oleh KPK, karena merasa bahwa yang ada perlindungan terhadap hukum itu kepada menteri atau level eselon I. Sementara pelaksana teknis, salah sedikit mengisi anggaran itu khawatir bisa dijerat tindak pidana korupsi,” kata Bhima dalam acara Market Review di IDX Channel, Selasa (22/9/2020).
Dia menyebut penyerapan anggaran itu akan meningkat bila nanti memasuki kuartal IV-2020. Sebab, kementerian dan lembaga di Indonesia mempunyai kebiasaan menghabiskan anggaran jelang tutup buku.
“Ya, ini masalah yang sangat struktural. Sampai saat ini tidak ada yang berubah. Pastinya pencairan itu akan meningkat di akhir tahun,” katanya.
Dia meminta kepada pemerintah agar segera merombak skema dana PEN. Salah satunya yaitu pada mata anggaran stimulus PPH 21, subsidi bunga UMKM dan bansos sembako. Ketiga item itu dalam hal serapan amat lamban.
“Ini harus dirombak total, karena ada banyak sekali stimulus, ada 3 item dari stimulus PEN itu yang pencairannya sangat lambat,” katanya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
