80% Pengusaha Tidak Bisa Naikan UMP

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Minggu 01 November 2020 19:19 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 01 320 2302375 80-pengusaha-tidak-bisa-naikan-ump-GXUXMjRMfl.jpg UMP 2021 (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mencatat 80% sektor bisnis di Jakarta tidak dapat menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini karena mayoritas pelaku bisnis di Ibu Kota masih belum mengalami recovery kinerja bisnisnya.

"Secara umum seperti di DKI, hampir 80% pengusaha di Jakarta tidak mungkin mampu menaikan UMP, karena Jakarta kota jasa, sebagai kota jasa tentu kita lihat berbagai aktivitas di Jakarta didominasi oleh jasa dan perdagangan. Dan mereka sangat terpukul (Covid-19)," ujar Sarman saat dihubungi MNC News Portal, Jakarta Minggu (1/11/2020).

Meski begitu, ihwal kebijakan Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan kebijakan asimetris untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 naik 3,2% dari sebelumnya Rp 4.267.349 menjadi Rp 4.416.186,548 dinilai tepat. Bahkan, Sarman menyebut kebijakan itu sangat adil.

Sikap adil yang ditempuh Anies Baswedan, menurut Sarman adalah pemberlakuan kenaikan UMP hanya dikhususkan bagi sektor bisnis yang tidak terdampak pandemi Covid-19. Sementara, bagi perseroan yang tidak terdampak justru tetap menggunakan standar UMP pada tahun 2020. Dengan begitu, Anis dianggap bisa mengakomodir kepentingan pekerja dan pengusaha.

Dia membandingkan langkah Anies dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memilih memberlakukan kenaikan UMP untuk semua sektor bisnis. Di mana, UMP Jateng tahun depan ditetapkan sebesar Rp1.798.979,12. Artinya, terdapat kenaikan dibanding UMP tahun 2020 yang hanya sebesar Rp1.742.015.

Padahal, lanjut Sarman, ada sejumlah perusahaan di Jawa Tengah yang mengalami permasalahan likuiditas.

"Kami melihat bahwa kebijakan dari Pak Gubernur Jakarta (Anies Baswedan) jahu lebih adil dan lebih bijak. Kalau kita lihat misalnya, kenaikan UMP di Jawa Tengah, karena di jak itu sudah jelas bagai yang mampu itu dinaikan tidak mampu tetap mengacu pada ump tahun 2020.

Kebijakan Pemprov DKI pun dinilai sesuai dengan masukan dan keinginan yang telah disampaikan Kadin Jakarta. Di mana, pihak berharap agar kenaikan UMP tidak diberlakukan secara agregat.

"Jadi itu sangat bijak, dan sudah kami sampaikan bahwa kami menuntut agar tidak naik, akan tetapi bagi sektor tertentu yang selama Covid-19 ini mengalami pertumbuhan yang positif katakanlah seperti telekomunikasi, kesehatan atau farmasi, itukan sektor yang bagus pertumbuhannya itu silahkan saja, itu bisa dinaikan," kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini