80% Pengusaha Tidak Bisa Naikan UMP
Padahal, lanjut Sarman, ada sejumlah perusahaan di Jawa Tengah yang mengalami permasalahan likuiditas.
"Kami melihat bahwa kebijakan dari Pak Gubernur Jakarta (Anies Baswedan) jahu lebih adil dan lebih bijak. Kalau kita lihat misalnya, kenaikan UMP di Jawa Tengah, karena di jak itu sudah jelas bagai yang mampu itu dinaikan tidak mampu tetap mengacu pada ump tahun 2020.
Kebijakan Pemprov DKI pun dinilai sesuai dengan masukan dan keinginan yang telah disampaikan Kadin Jakarta. Di mana, pihak berharap agar kenaikan UMP tidak diberlakukan secara agregat.
"Jadi itu sangat bijak, dan sudah kami sampaikan bahwa kami menuntut agar tidak naik, akan tetapi bagi sektor tertentu yang selama Covid-19 ini mengalami pertumbuhan yang positif katakanlah seperti telekomunikasi, kesehatan atau farmasi, itukan sektor yang bagus pertumbuhannya itu silahkan saja, itu bisa dinaikan," kata dia.
(Dani Jumadil Akhir)
