Pengumuman! RI Kekurangan Anggaran Infrastruktur Rp1.435 Triliun

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 09 November 2020 17:13 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 09 320 2306766 pengumuman-ri-kekurangan-anggaran-infrastruktur-rp1-435-triliun-xNyOAvd2sD.jpg Infrastruktur (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun infrastruktur senilai Rp2.058 triliun hingga tahun 2024. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus membangun proyek-proyek infrastruktur.

Menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto, proyek infrastruktur yang digarap mengacu pada RPJMN 2020-2024, yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. Tercatat dari jumlah tersebut, hanya sekitar 30% yang mampu dibiayai oleh APBN.

"Bisa terlihat ya porsi pemerintah itu sekitar 37%, kemudian porsi BUMN itu 21% dan kemudian porsi swasta atau private itu 42%. Ini dari sekitar Rp6.445 triliun yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur," ujar dia dalam telekonfrensi, Senin (9/11/20).

Dia menjelaskan pada 2015-2019, porsi APBN memang lebih besar, yakni 41% dengan angka Rp1.978 triliun. Sementara BUMN 22% atau Rp1.066 triliun, dan swasta 37% setara dengan Rp1.751 triliun.

"Jadi, komposisi itu berbanding terbalik. Sumber pendanaan, swasta diminta untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian sampai yang paling bawah, APBN dan APBD itu untuk membangun infrastruktur layanan dasar. Seperti ada infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan," ungkap dia.

 

Dia juga menambahkan dari kerangka pendanaan Rp6.445 triliun di RPJMN 2020-2024, Kementerian PUPR didapuk mendanai proyek sebesar Rp2.085 triliun.

"Sebagian besar juga harus mengandalkan dana investasi swasta. Jadi kalau kita lihat total kebutuhan investasi yang dibutuhkan itu sekitar Rp2058 triliun ini untuk kementerian PUPR, sementara APBN nya hanya sebesar 30%. Maka itu angkanya kurang lebih sama dengan kebutuhan pendanaan yang saya sampaikan tadi," jelas dia.

Kemudian, lanjut dia karena kebutuhannya Rp2.058 triliun, maka ada funding gap untuk mencapai visium PUPR 2024 sebesar Rp1.435 triliun. Di mana funding gap itu setara dengan 70%, sedangkan 30% sisanya dibiayai APBN sebesar Rp623 triliun.

"Lebih rinci, proyek ini meliputi infrastruktur di bidang sumber daya air Rp577 triliun, jalan dan jembatan Rp573 triliun, permukiman Rp128 triliun, dan perumahan Rp780 triliun. Dan ada keinginan mengisi funding gap ini baik swasta maupun BUMN. Khususnya sesuai tugas fungsi pokok kami melalui skema KPBU," tandas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini